sejarah pendidikan indonesia dari jaman ke jaman

Pendidikan Indonesia :

Dari Dulu Sampai Sekarang, Tetap Memprihatinkan!

Mika Hutagaol

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Mengapa pendidikan penting?

1.1 Era Kolonial Belanda

1.2 Era Pendudukan Jepang

1.3 Era Kemerdekaan: Menata Pendidikan Nasional

1.4 Era Soeharto Sebagai Era Manusia Robot

1.5 Era Reformasi: Liberalisasi Besar-besaran

BAB II Kesimpulan

Sebuah pelajaran

2.1 Perlu Perombakan Besar-besaran

Sumber

BAB I

Pendahuluan: Mengapa pendidikan penting?

Pendidikan sejatinya lahir atas kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu ketika manusia dalam usaha mempertahankan hidupnya mulai melakukan proses belajar pada lingkungan sekitarnya. Pendidikan mustahil lahir tanpa perkembangan manusia, dan manusia pun akan runtuh tanpa pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengenal alam dan sosial di sekitarnya, menemukan hubungan-hubungan diantaranya, mengambil manfaat bagi keberlangsungan hidup spesiesnya, dan menitipkan pengetahuan tersebut bagi generasi selanjutnya. Dengan kata lain pendidikan adalah keseluruhan proses belajar manusia itu sendiri dalam mempertahankan hidupnya sebagai manusia. Atau sederhananya Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.

Dengan dimensi kehidupan yang semakin kompleks dan kemunculan generasi baru yang tak dapat terhindarkan, manusia modern kemudian melakukan sebuah usaha untuk mensistematisasi pendidikan, agar pendidikan dapat diarahkan bagi kemajuan peradaban. Lahirlah kemudian apa yang kita sebut sebagai pendidikan formal. Pendidikan formal sendiri adalah muara besar dari ilmu pengetahuan yang sudah tercapai dalam sejarah kehidupan manusia.

Lantas haruskah pendidikan formal?

Secara hakikat tidak ada yang mengharuskan ini. Namun jika kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan sebagai bekalnya hidup dijauhkan dari muara ilmu pengetahuan itu sendiri, maka akan dibutuhkan usaha yang berlipat-lipat untuk mencari dan mengumpulkan lagi tetes-tetes pengetahuan dari awal. Sederhananya, pendidikan formal adalah hasil dari peradaban itu sendiri. Sehingga menyingkirkan manusia dari pendidikan formal akan berarti menyingkirkan keterlibatan manusia dalam peradaban.

1.1 Era Kolonial Belanda

Di Indonesia, pendidikan formal pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial lewat politik ethis. Politik yang sering disebut politik balas budi ini mencakup 3 hal, yakni Irigasi, Transmigrasi dan Edukasi. Kalau mau dipikir-pikir, apanya yang balas budi? Sangat jelas bahwa ketiga cakupan itu adalah untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Irigasi contohnya, tidak lain adalah program pengairan untuk pertanian dan perkebunan milik pemerintah kolonial dan pejabat-pejabatnnya. Sedangkan transmigrasi dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah bagi perkebunan-perkebunan yang berada di luar pulau Jawa. Dan yang terakhir, edukasi, ternyata dipergunakan untuk mencetak pegawai-pegawai administrtif bagi perusahaan kolonial, dengan memprioritaskan pelajaran membaca dan menulis bahasa Belanda. Hal ini juga dipakai untuk mempermudah rakyat pribumi dalam memahami peraturan-peraturan dan pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh penguasa. Teori mereka, persamaan bahasa akan mempermudah mengendalikan rakyat yang dikuasai.

Ditahap politik ethis inilah lahir beberapa sekolah yang didirikan Belanda, yakni Holland Inland School (HIS-setaraf SD); Meer Uitgebried Lager Onderwigs (MULO-setaraf SMP); Algemene Middelbare School (AMS-setaraf SMA). Sedangkan untuk taraf perguruan tinggi, Belanda mendirikan Sekolah Tinggi Hukum, Sekolah Tinggi Kedokteran (Stovia) dan Sekolah Tinggi Teknik. Kaum pribumi yang dimaksud oleh Belanda pun bukan sembarangan, melainkan golongan priyayi. Hal ini bukan hanya dikarenakan kedekatan dan ketertundukan para tuan tanah pribumi kepada penguasa kolonial, namun juga karena biaya pendidikan yang sangat mahal telah membuat golongan priyayi lah yang paling mungkin dapat bersekolah. Bayangkan, untuk dapat kuliah di perguruan tinggi, seorang mahasiswa harus membayar 300 gulden per tahunnya. Sedangkan untuk sekolah di MULO biayanya adalah 5,6 gulden per bulan. Jika pada saat itu beras 1 kg sama dengan 0,025 gulden, maka harga kuliah pertahun adalah 12.000 kg beras, dan harga MULO pertahun adalah 2688 kg beras! Coba jika nilai itu ditransfer ke harga sekarang. Sudah dapat hasilnya?

Dalam kondisi demikian, orang-orang yang kritis terhadap sistem penjajahan tetap lahir. Mereka, yang tentunya berasal dari keturunan priyayi, berusaha keluar dari formalitas pendidikan yang penuh dengan kepentingan penguasa dan mengambil spirit yang tertanam dalam esensi pendidikan tersebut untuk tujuan kemerdekaan, walau dengan fondasi ideologi yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya adalah Ki hajar Dewantara yang membentuk Lembaga Taman Siswa, dan KH Ahmad Dahlan yang membentuk Lembaga Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini kemudian melakukan perluasan pendidikan untuk semua kalangan dan menitipkan nilai-nilai didalamnya. Sebagai catatan, sekolah-sekolah yang disebut Belanda sebagai sekolah particulier (swasta) ini tidak memungut bayaran pada peserta didiknya, melainkan lahir dari semangat pemerataan pendidikan.

Tak hanya pribumi yang bergerak dalam pendidikan. Orang Belanda yang bernama Snevliet juga memperkenalkan pendidikan dalam bentuk kelompok-kelompok diskusi dan kursus-kursus ketrampilan bersama yang mengikutsertakan banyak kaum pribumi non priyayi. Metode pendidikan yang dianut dalam bentuk kelompok ini adalah dialogis dan demokratis. Ilmu adalah milik bersama dan diterapkan untuk kepentingan bersama. Bentuk pendidikan yang demikian awalnya belum ada dalam lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi nasional seperti Budi Utomo. Namun dengan melihat keberhasilannya dalam membangun manusia Indonesia, bentuk ini pun diterapkan secara luas oleh organisasi-organisasi yang lahir kemudian. Hasil dari bentuk pendidikan inilah yang kemudian menjadi penggerak utama dari kemerdekaan Indonesia.

Awalnya pemerintah kolonial tidak merasa terganggu dengan hadirnya sekolah-sekolah particulier tersebut. Namun lewat pengamatan yang serius dari seorang direktur pendidikan pemerintah, akhirnya pemerintah kolonial mengetahui bahaya sekolah tersebut dalam menyebar nilai-nilai anti-kolonial. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap guru sekolah tersebut untuk melapor (Ordonansi No 134 thn 1921). Merasa belum cukup, tahun berikutnya pemerintah mengeluarkan larangan bagi sekolah-sekolah particulier yang dicap ‘liar’ ini(Ordonansi No 260 thn 1922). Setelah terjadi penutupan sekolah-sekolah ‘liar’, gerakan-gerakan pendidikan anti-kolonial makin menyebar dengan cara gerilya sampai masuknya Jepang.

1.2 Era Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun pada hakikatnya telah banyak merombak struktur pendidikan kaum pribumi. Kegagalan mereka di Manchuria dan China oleh karena sistem pendidikan Jepangisasi (Nipponize) ketika itu, yang melahirkan perlawanan hebat bangsa Manchuria dan China, telah membuat Jepang melakukan beberapa penetrasi dan pendekatan pada pemimpin pribumi agar rela menjadikan Indonesia sebagai basis kekuatan mereka di Pasifik dengan slogan “Kemakmuran Bersama Asia Raya”.

Kebijakan pertamanya adalah dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Selanjutnya Jepang juga mengintegrasikan sistem pendidikan, dalam arti kata menghapus eksklusifitas pendidikan kaum priyayi sekaligus mencabut biaya pendidikan dasar (Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat) bagi penduduk non-priyayi. Tujuannya tak lain untuk menyediakan pembantu-pembantu administratif. Sekolah Rakyat ini mempunyai lama studi 6 tahun (berbeda dengan HIS yang hanya sampai 5 tahun). Sekolah lanjutan terdiri dari Shoto Chu Gakko (setaraf SMP) dan Koto Chu Gakko (setaraf SMA) dan sekolah kejuruan dibidang pertukangan, pelayaran, pertanian dan teknik. Kebijakan-kebijakan ini kemudian terbukti telah menumbuhkan rasa Nasionalisme-praktis kaum pribumi.

Dengan basis ideologi Fasisme dan latar belakang perang dunia, Jepang kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan militer dan membentuk barisan-barisan pemuda. Tujuannya jelas, yaitu menjadikan pemuda Indonesia sebagai tenaga perang. Untuk keperluan ini Jepang bahkan selalu menyokong pemimpin Islam dan Nasional untuk membentuk laskar-laskar militer dibawah komando Jepang.

Jepang, karena ketakutan lahirnya paham Indonesia Raya, akhirnya kembali juga pada strategi Nipponize dengan melakukan pelatihan pada guru-guru yang mengajar. Pelatihan tersebut mencakup: Indoktrinasi Hakko Ichiu tentang ideologi Fasisme Asia, Nippon Seisyin tentang kemiliteran Jepang, Adat istiadat Jepang, Olahraga Jepang, dan Ilmu Geopolitik. Tak cukup disitu. Jepang juga mengharuskan setiap siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (kimigayo), mengibarkan bendera Jepang, melakukan senam Jepang, Menghormati Kaisar Jepang (Tenno Heika), dan mengucapkan sumpah setia untuk cita-cita Asia Raya. Inti dalam seluruh doktrin di era ini adalah “Indonesia sebagai bagian dari cita-cita Kemakmuran Asia Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya”.

Sejarah pendidikan era kolonial, baik Belanda maupun Jepang, telah memperlihatkan pada kita, bahwa sistem pendidikan formal sudah mulai dipakai oleh pemerintahan berkuasa untuk menundukkan rakyat yang dikuasai, baik lewat nilai ekonomis (biaya sekolah yang tinggi), maupun nilai politis (pendidikan kepatuhan). Namun dibalik itu, represifitas dalam pendidikan juga telah terbukti menimbulkan perlawanan dari rakyat yang dikuasai yang berakhir dengan kemerdekaan.

1.3Era Kemerdekaan: Menata Pendidikan Nasional

Kemerdekaan nasional Indonesia sejatinya dimulai dengan diletakkannya konstitusi sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan kemerdekaan tersebut. Konstitusi kemerdekaan kita, UUD 45, telah menjadi pedoman yang nyaris sempurna. Dalam konstitusi ini disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam kondisi pasca perang yang carut-marut, Indonesia pada saat itu berhasil meningkatkan 2 kali lipat angka partisipasi sekolah dengan menggratiskan SR/SD, membuka pendidikan untuk semua kalangan, memberantas buta huruf dan mendirikan beberapa perguruan-perguruan tinggi negeri. Yang paling mendasar dalam pedoman pendidikan era kemerdekaan adalah mengubah paham individualisme menjadi paham perikemanusiaan yang tinggi. Disisi lain, metodologi pendidikan juga sudah banyak mengadopsi metodologi dialogis-demokratis. Hal ini terlebih didukung dengan perkembangan demokrasi diluar pendidikan.

Bahkan dalam Kepres RI No.145 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila disebutkan bahwa: “Tujuan Pendidikan Nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a) Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, (b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Kebangsaan, (d) Kerakyatan, (e) Keadilan Sosial.

Hal tersebut ternyata bertentangan dengan para Neo-kolonialisme yang menginginkan Indonesia beserta pendidikannya menjadi bagian dari ‘antek’ ekonomi-politik mereka. Dengan Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, mereka berhasrat untuk menjajah lagi Indonesia dengan cara-cara yang baru. Kenyataan bahwa pendidikan Indonesia pernah berpedoman pada Sosialisme pun jarang terangkat kepermukaan. Konspirasi yang sering disebut ‘kudeta merangkak’ akhirnya berhasil menumbangkan Orde Lama.

1.4 Era Soeharto Sebagai Era Manusia Robot

Sangat rumit untuk mendefinisikan sistem pendidikan zaman Soeharto. Hal ini terutama dikarenakan paradigma ganda yang diterapkannya pada Sistem Pendidikan. Disatu sisi pemerintah ingin meniru sistem pendidikan ala Barat yang liberal, disisi lain mempergunakannya untuk kepentingan kekuasaan.

Yang terlihat jelas dalam masa-masa pemerintahannya adalah bagaimana Soeharto menggunakan Pendidikan untuk indoktrinasi Pancasila secara berlebihan. Semua kurikulum, baik untuk peserta didik maupun untuk tenaga didik, selalu terselip materi P4 (Pedoman Pengamalan Penghayatan Pancasila). Penanaman yang berlebihan ini sebenarnya disengaja untuk menyebar pemahaman di masyarakat bahwa Pancasila adalah dasar negara, sehingga apapun yang dijalankan negara/pemerintahan pastilah berdasar pada Pancasila, dan siapa yang membangkang berarti melanggar pancasila. Apalagi penanaman ini sengaja tidak disertai dengan uraian praktis dari sila ke 5 tentang Keadilan Sosial. Ditambah lagi paham mengagung-agungkan militer yang dikembangkan dalam mata pelajaran seperti PSPB. Bukankah kita jadi teringat dengan pola yang dilakukan oleh Jepang dengan slogan Asia Raya-nya?

Tepat sekali. Pendidikan zaman Soeharto seyogyanya adalah pendidikan yang memiliki unsur Fasis yang digabungkan dengan nilai Feodal Jawa. Setiap peserta didik, atas nama Pancasila dan UUD 45, diharuskan untuk selalu patuh pada negara. Tanpa koma ! Fondasi yang demikian menjadikan pendidikan Indonesia era Soeharto sangatlah otoriteristik.

Selain itu Zaman Soeharto juga telah memulai apa yang dinamakan komersialisasi pendidikan lewat bisnis-bisnis buku, seragam dan alat tulis yang dikelola oleh ‘orang dalam’. Setiap tahunnya buku ganti cetakan. Ada lagi CBSA, yang tiap 3-4 bulannya habis dan harus beli lagi.

Memang pada awal tahun 70-an pendidikan sempat mendapat angin dengan banyaknya beasiswa yang digelontorkan pemerintah (yang memang dimaksudkan untuk membuat paserta didik turut dan patuh pada penguasa sehingga layak menjadi birokrasi). Namun hal tersebut hanya berlangsung 2 tahun. Tahun-tahun setelahnya biaya pendidikan melambung terus. Hal ini tentunya berpengaruh pada angka partisipasi sekolah dan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sebagai gambaran, angka partisipasi sekolah dasar (SD) tahun 1970 adalah 43%, tahun 1980 72% dan tahun 1990 61%; sedangkan tahun 1970 angkatan kerja Indonesia yang hanya tamat SD berkisar 16%, tahun 1980 21% dan tahun 1990 31% (BPS). Sedikit data ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun adalah bohong besar! Jangankan 9 tahun, 6 tahun saja tidak tercapai. Apalagi data ini hadir ditengah periode ‘Asal Bapak Senang’, yang pasti berbeda dari kenyataannya. Kata ‘wajib’ juga sebenarnya adalah penghianatan terhadap konstitusi kemerdekaan yang menyatakan ‘berhak’.

1.5 Era Reformasi: Liberalisasi Besar-besaran.

Zaman Reformasi telah menyediakan ruang yang luas untuk komersialisasi pendidikan. Komersialisasi di era ini tercermin dari semakin banyaknya bisnis yang melingkupi dunia pendidikan, dan mulai terimplementasinya niat buruk pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya pada dunia pendidikan. PP tentang BHMN misalnya, telah nyata-nyata men-swasta-kan pendidikan negeri. Walau dinilai beberapa kalangan cacat hukum karena belum ada UU yang mendasarinya (masih dalam bentuk RUU BHP, sedangkan UU No.20), namun beberapa perguruan tinggi negeri telah sah dan meyakinkan mengalihkan statusnya: UI, UGM, USU, dll.

Di era ini hanya ada dua kampanye yang terus-menerus dilakukan pemerintah. Yang pertama kampanye tentang mahalnya pendidikan, dan yang kedua kampanye tentang ketidak- sanggupan pemerintah dalam memberikan anggaran pendidikan sesuai amanat UUD, yakni 20% dari APBN. Tak heran, meski program BOS berjalan, namun rata-rata angka pertisipasi sekolah SD sampai SMA masih berkisar 40% dari penduduk usia sekolah.

Tidak cukup disitu. Zaman ini juga semakin memarakkan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan asing yang ingin mendulang rezeki dari slogan-slogan sertifikat internasional. Sedangkan disisi lain kebobrokan metode-metode pendidikan militeristik Orde Baru juga masih bertahan dalam beragam lembaga pendidikan profesi.

BAB II Kesimpulan : Sebuah pelajaran

Lintasan sejarah pendidikan Indonesia telah mengajarkan pada kita tentang beberapa hal:

Pertama, bahwa sistem pendidikan tidak dapat terlepas dari sistem politik yang menaunginya. Masuknya sebuah kekuasaan mau tak mau akan merubah juga sistem pendidikan.

Kedua, bahwa diskriminasi pendidikan yang terjadi pada zaman kolonial juga terjadi sampai hari ini. Kalau dulu dilakukan dengan cara langsung, sekarang dengan cara tidak langsung, yakni dengan menjadikan pendidikan sebagai sebuah komoditas yang diperdagangkan sehingga rakyat miskin tidak dapat mengaksesnya. Kalau pun dapat mengakses, yang didapat pastilah pendidikan yang tidak berkualitas.

Ketiga, bahwa ketidakberkualitasan pendidikan sebagiannya disebabkan oleh ketidakberpihakan pemerintah dalam hal anggaran pendidikan. Dan sebagiannya lagi disebabkan oleh keinginan politik penguasa yang menginginkan adanya golongan-golongan tak berpendidikan agar dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan seperti halnya pendidikan politk Ethis dan zaman Jepang.

Keempat, bahwa kurikulum dan metode pendidikan dengan nilai-nilai otoriteristik tidak dapat membawa peningkatan sumber daya manusia secara menyeluruh, seperti halnya zaman Soeharto.

Kelima, bahwa sistem pendidikan Indonesia dari dulu sampai sekarang terbukti tidak mampu mengeluarkan rakyat dari kemiskinan dan tidak berdaya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia: Masyarakat Adil dan Makmur.

2.1 Perlu Perombakan Besar-besaran!

Dengan kondisi yang demikian parah, diperlukan perombakan besar-besaran dalam membangun pendidikan Indonesia agar dapat mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Perombakan tersebut haruslah meliputi: 1) Meningkatkan anggaran untuk pendidikan sesuai dengan amanat UUD 45, yaitu 20% dari APBN/APBD. Anggaran ini kemudian harus dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendidikan seperti sekolah, buku, seragam, dll, serta menggratiskan biaya pendidikan dari SD hingga SMA dan mensubsidi 50% biaya perguruan tinggi. 2) Merombak standard kurikulum dengan kurikulum yang tidak sekedar berbasis kompetensi tapi juga berbasis pada pembebasan manusia. Pembebasan manusia tersebut menekankan aspek karakter (afeksi) pendidikan, sehingga dapat menghasilkan manusia Indonesia yang siap belajar, bukan siap pakai. 3) Melakukan demokratisasi pendidikan, dalam arti memberi ruang kepada pesarta didik dan tenaga didik untuk terlibat secara aktif dalam jalannya pendidikan dan penggunaan metode pendidikan yang demokratis 4) Melakukan standarisasi dan pengetatan terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta baik dalam hal standar biaya pendidikan, kurikulum dan metode pendidikan. 5) Mengorientasikan seluruh hasil pendidikan, seperti misalnya inovasi teknologi, untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk keperluan ini, diperlukan sebuah lembaga yang gigih dan progresif dan berasal dari lingkungan pendidikan itu sendiri untuk mengontrol segala kebijakan-kebijakan diatas, yakni Komite Pendidikan Rakyat!

PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH, BERMUTU DAN DEMOKRATIS!!

Sumber

Santoso, Slamet Iman. Pendidikan dari masa ke masa, 1987

Wahono, Francis. Kapitalisme pendidikan,2003

www.siswarta.org

www.dikti.go.id

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: