kabar perlawanan Perhimpunan rakyat pekerja jakarta

Desember 22, 2008

Pertanyaan Seputar Krisis Kapitalisme;

Rakyat Menjawab!!

Bagaimana Krisis Kapitalisme Dapat Terjadi?

Krisis Kapitalisme selalu dipicu oleh bertumpuknya produk yang tak terjual (over produksi) akibat permainan tebak-tebakan atas kebutuhan pasar, dan adanya persaingan. Hal yang menandai over produksi antara lain adalah diketahuinya kerugian cabang-cabang produksi penting akibat kredit yang tak kunjung terbayar. Hal ini kemudian merontokkan pasar keuangan (saham). Dan persis inilah yang terjadi pada krisis ekonomni global yang terjadi tahun 2008, dimana pasar keuangan tak sanggup menanggung beban kredit perumahan di AS. Sector perumahan AS langsung berkait dengan sector lainnya di AS dan juga di Eropa, dan kemudian melahirkan kerugian besar para kapitalis.

Kejatuhan pasar AS dan Eropa dengan cepat merembet ke Asia, termasuk Indonesia. Negara Indonesia dapat dipastikan mendapat dampak yang cukup parah, oleh karena 2 hal: (1) Industri Indonesia mayoritas adalah orientasi ekspor.; (2) Industri Indonesia sangat tergantung pada barang modal/bahan baku impor. Kedua hal ini menyebabkan ¾ industri Indonesia pasti mengalami kerugian. Dalam setiap kerugian, kaum pengusaha pasti selalu ingin menyelamatkan diri dengan mengorbankan rakyat pekerja. Itu sudah hukum sejarah!!

Apa Jalan Keluar Yang Diambil Pemerintah Indonesia?

Pemerintah Indonesia, sama seperti pemerintahan kaum borjuis lain, pasti selalu mendahulukan kebijakan untuk menyelamatkan kaum borjuis. Terbukti bahwa kebijakan yang pertama keluar adalah pemberlakuan SKB/PB 4 menteri yang mereka bahasakan “menjaga momentum pertumbuhan nasional”. Artinya, kaum buruh dipaksa berkorban dengan ancaman akan di-PHK, hanya untuk menyelamatkan kaum pengusaha.

Selain itu pemerintah juga menggelontorkan uang rakyat dari dana cadangan devisa untuk menyuntikkan dana pada bank Century dan penyelamatan saham-saham milik Bakrie. Karena uang untuk membantu para pemodal tidak cukup, maka pemerintah terpaksa untuk berhutang. ADB telah menyetujui pinjaman senilai 1 miliar $ dengan skema bunga tinggi. Hutang (yang belum tentu terbayar) tersebut pasti akan mempengaruhi anggaran pemerintah dikemudian hari, karena pemerntah harus memprioritaskan perusahaan yang bangkrut, termasuk perbankan, dan juga cicilan pembayaran hutang. Hal ini sudah pasti memangkas anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk rakyat miskin dikemudian hari.

Apa Dampak Nyata Krisis Terhadap Rakyat?

Satu hal yang pasti, PHK akan terjadi dimana-mana. Bahkan PHK tersebut sangat mungkin akan melanggar semua hak kaum buruh. (ingat pemerntah hari ini sudah melanggar UUK no 13). Jika penganggur meningkat, maka ini berpengaruh pada daya beli rakyat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan akan berkaitan juga dengan pedagang kecil yang akan menurun drastic pendapatannya. Disisi lain kaum tani didesa akan semakin direpotkan dengan semakin mahalnya harga pupuk, karena komponen dasar pupuk (kimia) adalah barang yang diimpor. Kemiskinan di kota dan di desa akan meningkat dengan cepat.

Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Rakyat Pekeja?

Sudah saatnya Rakyat Pekerja (Buruh, Tani, Nelayan, Kaum miskin Kota), yaitu rakyat yang bekerja dibawah dominasi modal, sekaligus sebagai kelas yang dikorbankan pada fase krisis, untuk mengambil langkah yang berani. Langkah-langkah penakut seperti yang dilakukan pemimpin serikat buruh penghianat dengan menyetujui PHK tidak patut ditiru!

Krisis Kapitalisme bukanlah kesalahan rakyat, melainkan kesalahan para pemilik modal yang menerapkan sistem pasar bebas. Oleh karenanya, apapun tipu muslihat yang dipakai kaum borjis untuk mengorbankan diri kita, jangan dipercaya! Kalau kita mempercayainya, kita hanya akan melihat kematian rakyat secara perlahan dan sistematis.

Jangan Mau Di PHK !!

Duduki Dan Ambil-Alih Alat Produksi !!

Bentuk Komite Pabrik !!

Bentuk Komite Kampung !!

kondisi buruh migran indonesia

Desember 22, 2008

BURUH MIGRAN INDONESIA

Mengapa selalu jadi korban ?????

menjadi Buruh Migran (BMI/TKI) bukanlah menjadi pilihan saat ini, tetapi merupakan keterpaksaan akibat sempitnya lapangan pekerjaan, jika ada upahnya tidak layak, hal tersebut menjadi faktor utama bermigrasi keluar negeri. Bermigrasi ke luar negeri dianggap menjanjikan pendapatan yang besar, namun memiliki resiko yang besar pula, antara lain: penipuan, hingga tidak digaji serta pelanggaran HAM. Namun yang harus diingat sumbangan dari BMI untuk republik ini tidak kurang dari $ 3 Milyar tiap tahunnya, dengan alasan tersebut di atas maka buruh migran wajib dilindungi.

Buruh Migran Dijadikan Barang Dagangan

Sebagian besar Buruh Migran berasal dari pedesaan yang miskin yang mendorng untuk bermigrasi ke luar negeri di sisi lain para Calo/Sponsor/Tekong memanfaatkan buruh migran untuk mencari keuntungan yang didapatkan dari: biaya pengurusan dokumen dari Buruh migrant dan komisi calo dari PJTKI, PJTKI memperoleh keuntungan dari calon majikan tidak kurang dari $ 1000 setiap orangnya. Artinya, menempatkan Buruh migrant itu sebagai barang dagangan yang bisa diperjual-belikan. Pemerintah dan negara menempatkan buruh migran sebagai sapi perahan yang terbukti pengurusan dokument, biaya asuransi dan pengutan lainnya yang mahal dengan tujuan mendapatkan pajak/levy dan penghasilan negara dari pengiriman uang buruh migran di luar negeri (Remetence) yang dikirim melalui Bank dan badan hukum lainya yang tidak kurang dari $ 3 Milyar tiap tahunnya, serta pungutan liar yang tidak terhitung jumlahnya. Keuntungan dan pendapatan baik orang maupun negara tidak sebanding dengan perlindungan yang didapatkan Buruh Migran Indonesia terbukti Intrument internasional seperti Konvensi PBB No. 100 Tahun 1990 yang belum dirativikasi dan undang-undang serta peraturan yang tidak melindungi ditambah lagi prilaku aparat pemerintah dan swasta menjadikan buruh migran sebagai golongan yang tidak perlu dilindungi.

PAP & Kontrak Kerja sebelum berangkat ke Luar Negeri

Negeri ini tidak mensyaratkan standarisasi pendidikan formal bagi buruh migran Indonesia, namun sebelum keberangkatan ke luar negeri calon Buruh Migran Indonesia harus mengikuti uji kopetensi kerja yang bermuasa pada Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Namun kenyataanya masa penampungan yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan keahlian calon pencari kerja ke luar negeri tersebut yang selanjutnya dilakukan kerjasama penempatan antara majikan dan calon buruh migran yang difasilitasi oleh PJTKI. Dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dalam bidang penempatan, namun nyatanya masa penampungan dijadikan oleh PJTKI sebagai sarana pemerasan serta perlakukan yang tidak manusia. Maka dapat dikatakan bahwa penampungan adalah sebagai sarana membunuh mental agar tidak dapat melawan dan siap dijadikan budak pencari devisa saja. Hal tersebut dapat diukur dalam membuat kontrak kerja calon buruh migran tidak bisa melakukan kontrak kerja dengan bebas dan penuh dengan pemaksaan yang akhirnya menunjukan hubungan kerja yang dialami Buruh Migran Indonesia tidak jelas yang bermakna lurus dengan “PERBUDAKAN”.

Pemerintah Tidak Lindungi “Penyumbang Devisa”

Seharusnya menjadi layak setiap orang mendapat perlindungan dari negara dimana buruh migran sebagai penyumbang devisa dan penghasil remitence terbesar negeri ini selayaknya wajib dilindungi. Karena di tengah tidak adanya lapangan pekerjaan di dalam negeri buruh migran dapat bekerja dan menyumbangkan kepada negara ini, tidak adanya sistim perlindungan optimal kepada “pahlawan devisa”. Hal itu dapat diukur dari banyaknya cerita tragis dan derita sedih yang dialami mereka, dari sebelum merencanakan keberangkatan; pemerintah tidak menyediakan informasi lowongan pekerjaan di luar negeri dan masih simpang siurnya kesempatan di luar negeri. Hal tersebut berpotensi para pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan terhadap pencari kerja yang tidak mendapatkan kesejahteraan di dalam negeri. Pemerintah bukannya menyediakan sistem perlindungan tapi melalui Depnakertrans malah mendorong dan menjamurnya Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai bukti bahwa negara menganut sistim privatisati terhadap pelayanan publik yang telah menjadi kewajibannya mendorong dan memaksa warganya bermigrasi ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan pajak/levy.

Dengan banyaknya PPTKIS/PJTKI sebagai pelaksana penempatan yang berorientasi pada “Pasar” menjadikan buruh migran sebagai objek sapi perahan, dari sinilah dimulai kejahatan dan pelangaran terhadap Buruh Migran Indonesia antara lain: calon BMI/TKI dijadikan stok penyediaan manusia, penipuan, pemalsuan dokumen, perekrutan anak di bawah umur dipaksa menandatangi kontrak kerja, dll. Kemudian selama bekerja kelanjutan penderitaan terus dialami buruh migran Indonesia seperti mendapat prilaku tidak manusiawi, kekesan fisik dan pysikologi, tidak digaji atau digaji di bawah gaji standart di negara tujuan, pemerkosaan dilakukan majikan, penyekapan, bekerja tanpa perpanjangan kontrak kerja dll. Selanjutnya setelah kepulangan dari luar negeri bukan penghargaan yang diberikan kepada mereka tapi perjanjangan penderataan disedikan negara; pemerasan Terminal III maupun di bandara lainnya, pelabuhan Tanjung Priuk dan di pelabuhan laut lainya di negeri ini, memperumit buruh migran dalam menuntut haknya dengan pemenuhan syarat-sayarat yang memberatkan buruh migran. Tapi lain halnya jika Buruh Migran Indonesia mendapatkan masalah buruh migran kita lebih banyak mengadukan kasusnya ke shelter organisasi buruh migran daripada keluar negeri yang menunjukan bahwa selam ini keberpihakan apatur kita di luar negeri lebih mengutamakan kepentingan majikan dari pada kepentingan Rakyat Indonesia.

Peran Pemegang Mandat UU No. 39/2004

“DEPNAKERTRAS & BNP2TKI”: Penjahat Kemanusiaan!

Undang–undang No. 39 Tahun 2004 menempatkan pelaksana regulasi penempatan diberikan kepada DEPNAKERTRANS seperti pemberi izin terhadap PPTKIS/PJTKI baru dan pengawasannya, penetapan biaya proses penempatan (Agency fee) yang memberatkan calon BMI/TKI yang membuat calon buruh migran terjebak pada jeratan hutang. Kemudian berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) direncanakan sebagai lembaga pengarah kebijakan dan penanganan kasus TKI/BMI tidak dapat diharapkan sebagaimana seharusnya hal itu terbukti belum adanya peningkatan pelayanan dan perlindungan bahkan yang tampak lembaga ini didorong bagaimana promosi negara kepada negara maju yang menyediakan upah murah. Yang lebih naif, tumpang tindih kepentingan antara Depnakertrans dan BNP2TKI yang selayaknya membangun kemitraan strategis untuk melayani publik, pergantian orang/lembaga kerap tidak merubah arah kebijakan penempatan dan kesejahteraan rakyat. Malah kedua lembaga berkompotisi untuk memperbudak pahlawan devisa dan cenderung membela kepentingan PPTKIS/PJTKI. Bahkan terkesan membela majikan, agency bukan pada TKI/BMI. Kasus-kasus buruh migran tetap saja akan terus terjadi selama negara tidak berkomitment membela rakyatnya, kejahatan terhadap buruh migran akan terus berlanjut selama tidak ada tindakan tegas pada pelakunya karena kejahatan akan terjadi berulang-ulang. Maka hukum harus benar-benar ditegakkan, dan rakyat akan terus menuntut haknya.

Hari Buruh Migran Sedunia (Migran Day)

Hari Buruh migran sedunia ini adalah hari besar yang diperingati oleh setiap buruh migran sedunia dan mulai disyahkannya setelah konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya pada tanggal 18 Desember Tahun 1990 oleh PBB.

Informasi ini diterbitkan bersama oleh:

PRP Jakarta, ABM, SBMI, KASBI, LBH MIGRAN – IWORK,

SPI Pusat, SNI Pusat, SMS.

SEKRETARIAT

(SBMI) Jl. Cipinang Kebembem No.10 Rt/Rw 05/07,

Kel Cipnang, Pulo Gadung Jakarta Timur

Tlp / Fax : 021-475 6113

Email : sbmi pusat@yahoo.com

sejarah pendidikan indonesia dari jaman ke jaman

Desember 22, 2008

Pendidikan Indonesia :

Dari Dulu Sampai Sekarang, Tetap Memprihatinkan!

Mika Hutagaol

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Mengapa pendidikan penting?

1.1 Era Kolonial Belanda

1.2 Era Pendudukan Jepang

1.3 Era Kemerdekaan: Menata Pendidikan Nasional

1.4 Era Soeharto Sebagai Era Manusia Robot

1.5 Era Reformasi: Liberalisasi Besar-besaran

BAB II Kesimpulan

Sebuah pelajaran

2.1 Perlu Perombakan Besar-besaran

Sumber

BAB I

Pendahuluan: Mengapa pendidikan penting?

Pendidikan sejatinya lahir atas kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu ketika manusia dalam usaha mempertahankan hidupnya mulai melakukan proses belajar pada lingkungan sekitarnya. Pendidikan mustahil lahir tanpa perkembangan manusia, dan manusia pun akan runtuh tanpa pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengenal alam dan sosial di sekitarnya, menemukan hubungan-hubungan diantaranya, mengambil manfaat bagi keberlangsungan hidup spesiesnya, dan menitipkan pengetahuan tersebut bagi generasi selanjutnya. Dengan kata lain pendidikan adalah keseluruhan proses belajar manusia itu sendiri dalam mempertahankan hidupnya sebagai manusia. Atau sederhananya Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.

Dengan dimensi kehidupan yang semakin kompleks dan kemunculan generasi baru yang tak dapat terhindarkan, manusia modern kemudian melakukan sebuah usaha untuk mensistematisasi pendidikan, agar pendidikan dapat diarahkan bagi kemajuan peradaban. Lahirlah kemudian apa yang kita sebut sebagai pendidikan formal. Pendidikan formal sendiri adalah muara besar dari ilmu pengetahuan yang sudah tercapai dalam sejarah kehidupan manusia.

Lantas haruskah pendidikan formal?

Secara hakikat tidak ada yang mengharuskan ini. Namun jika kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan sebagai bekalnya hidup dijauhkan dari muara ilmu pengetahuan itu sendiri, maka akan dibutuhkan usaha yang berlipat-lipat untuk mencari dan mengumpulkan lagi tetes-tetes pengetahuan dari awal. Sederhananya, pendidikan formal adalah hasil dari peradaban itu sendiri. Sehingga menyingkirkan manusia dari pendidikan formal akan berarti menyingkirkan keterlibatan manusia dalam peradaban.

1.1 Era Kolonial Belanda

Di Indonesia, pendidikan formal pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial lewat politik ethis. Politik yang sering disebut politik balas budi ini mencakup 3 hal, yakni Irigasi, Transmigrasi dan Edukasi. Kalau mau dipikir-pikir, apanya yang balas budi? Sangat jelas bahwa ketiga cakupan itu adalah untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Irigasi contohnya, tidak lain adalah program pengairan untuk pertanian dan perkebunan milik pemerintah kolonial dan pejabat-pejabatnnya. Sedangkan transmigrasi dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah bagi perkebunan-perkebunan yang berada di luar pulau Jawa. Dan yang terakhir, edukasi, ternyata dipergunakan untuk mencetak pegawai-pegawai administrtif bagi perusahaan kolonial, dengan memprioritaskan pelajaran membaca dan menulis bahasa Belanda. Hal ini juga dipakai untuk mempermudah rakyat pribumi dalam memahami peraturan-peraturan dan pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh penguasa. Teori mereka, persamaan bahasa akan mempermudah mengendalikan rakyat yang dikuasai.

Ditahap politik ethis inilah lahir beberapa sekolah yang didirikan Belanda, yakni Holland Inland School (HIS-setaraf SD); Meer Uitgebried Lager Onderwigs (MULO-setaraf SMP); Algemene Middelbare School (AMS-setaraf SMA). Sedangkan untuk taraf perguruan tinggi, Belanda mendirikan Sekolah Tinggi Hukum, Sekolah Tinggi Kedokteran (Stovia) dan Sekolah Tinggi Teknik. Kaum pribumi yang dimaksud oleh Belanda pun bukan sembarangan, melainkan golongan priyayi. Hal ini bukan hanya dikarenakan kedekatan dan ketertundukan para tuan tanah pribumi kepada penguasa kolonial, namun juga karena biaya pendidikan yang sangat mahal telah membuat golongan priyayi lah yang paling mungkin dapat bersekolah. Bayangkan, untuk dapat kuliah di perguruan tinggi, seorang mahasiswa harus membayar 300 gulden per tahunnya. Sedangkan untuk sekolah di MULO biayanya adalah 5,6 gulden per bulan. Jika pada saat itu beras 1 kg sama dengan 0,025 gulden, maka harga kuliah pertahun adalah 12.000 kg beras, dan harga MULO pertahun adalah 2688 kg beras! Coba jika nilai itu ditransfer ke harga sekarang. Sudah dapat hasilnya?

Dalam kondisi demikian, orang-orang yang kritis terhadap sistem penjajahan tetap lahir. Mereka, yang tentunya berasal dari keturunan priyayi, berusaha keluar dari formalitas pendidikan yang penuh dengan kepentingan penguasa dan mengambil spirit yang tertanam dalam esensi pendidikan tersebut untuk tujuan kemerdekaan, walau dengan fondasi ideologi yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya adalah Ki hajar Dewantara yang membentuk Lembaga Taman Siswa, dan KH Ahmad Dahlan yang membentuk Lembaga Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini kemudian melakukan perluasan pendidikan untuk semua kalangan dan menitipkan nilai-nilai didalamnya. Sebagai catatan, sekolah-sekolah yang disebut Belanda sebagai sekolah particulier (swasta) ini tidak memungut bayaran pada peserta didiknya, melainkan lahir dari semangat pemerataan pendidikan.

Tak hanya pribumi yang bergerak dalam pendidikan. Orang Belanda yang bernama Snevliet juga memperkenalkan pendidikan dalam bentuk kelompok-kelompok diskusi dan kursus-kursus ketrampilan bersama yang mengikutsertakan banyak kaum pribumi non priyayi. Metode pendidikan yang dianut dalam bentuk kelompok ini adalah dialogis dan demokratis. Ilmu adalah milik bersama dan diterapkan untuk kepentingan bersama. Bentuk pendidikan yang demikian awalnya belum ada dalam lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi nasional seperti Budi Utomo. Namun dengan melihat keberhasilannya dalam membangun manusia Indonesia, bentuk ini pun diterapkan secara luas oleh organisasi-organisasi yang lahir kemudian. Hasil dari bentuk pendidikan inilah yang kemudian menjadi penggerak utama dari kemerdekaan Indonesia.

Awalnya pemerintah kolonial tidak merasa terganggu dengan hadirnya sekolah-sekolah particulier tersebut. Namun lewat pengamatan yang serius dari seorang direktur pendidikan pemerintah, akhirnya pemerintah kolonial mengetahui bahaya sekolah tersebut dalam menyebar nilai-nilai anti-kolonial. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap guru sekolah tersebut untuk melapor (Ordonansi No 134 thn 1921). Merasa belum cukup, tahun berikutnya pemerintah mengeluarkan larangan bagi sekolah-sekolah particulier yang dicap ‘liar’ ini(Ordonansi No 260 thn 1922). Setelah terjadi penutupan sekolah-sekolah ‘liar’, gerakan-gerakan pendidikan anti-kolonial makin menyebar dengan cara gerilya sampai masuknya Jepang.

1.2 Era Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun pada hakikatnya telah banyak merombak struktur pendidikan kaum pribumi. Kegagalan mereka di Manchuria dan China oleh karena sistem pendidikan Jepangisasi (Nipponize) ketika itu, yang melahirkan perlawanan hebat bangsa Manchuria dan China, telah membuat Jepang melakukan beberapa penetrasi dan pendekatan pada pemimpin pribumi agar rela menjadikan Indonesia sebagai basis kekuatan mereka di Pasifik dengan slogan “Kemakmuran Bersama Asia Raya”.

Kebijakan pertamanya adalah dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Selanjutnya Jepang juga mengintegrasikan sistem pendidikan, dalam arti kata menghapus eksklusifitas pendidikan kaum priyayi sekaligus mencabut biaya pendidikan dasar (Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat) bagi penduduk non-priyayi. Tujuannya tak lain untuk menyediakan pembantu-pembantu administratif. Sekolah Rakyat ini mempunyai lama studi 6 tahun (berbeda dengan HIS yang hanya sampai 5 tahun). Sekolah lanjutan terdiri dari Shoto Chu Gakko (setaraf SMP) dan Koto Chu Gakko (setaraf SMA) dan sekolah kejuruan dibidang pertukangan, pelayaran, pertanian dan teknik. Kebijakan-kebijakan ini kemudian terbukti telah menumbuhkan rasa Nasionalisme-praktis kaum pribumi.

Dengan basis ideologi Fasisme dan latar belakang perang dunia, Jepang kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan militer dan membentuk barisan-barisan pemuda. Tujuannya jelas, yaitu menjadikan pemuda Indonesia sebagai tenaga perang. Untuk keperluan ini Jepang bahkan selalu menyokong pemimpin Islam dan Nasional untuk membentuk laskar-laskar militer dibawah komando Jepang.

Jepang, karena ketakutan lahirnya paham Indonesia Raya, akhirnya kembali juga pada strategi Nipponize dengan melakukan pelatihan pada guru-guru yang mengajar. Pelatihan tersebut mencakup: Indoktrinasi Hakko Ichiu tentang ideologi Fasisme Asia, Nippon Seisyin tentang kemiliteran Jepang, Adat istiadat Jepang, Olahraga Jepang, dan Ilmu Geopolitik. Tak cukup disitu. Jepang juga mengharuskan setiap siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (kimigayo), mengibarkan bendera Jepang, melakukan senam Jepang, Menghormati Kaisar Jepang (Tenno Heika), dan mengucapkan sumpah setia untuk cita-cita Asia Raya. Inti dalam seluruh doktrin di era ini adalah “Indonesia sebagai bagian dari cita-cita Kemakmuran Asia Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya”.

Sejarah pendidikan era kolonial, baik Belanda maupun Jepang, telah memperlihatkan pada kita, bahwa sistem pendidikan formal sudah mulai dipakai oleh pemerintahan berkuasa untuk menundukkan rakyat yang dikuasai, baik lewat nilai ekonomis (biaya sekolah yang tinggi), maupun nilai politis (pendidikan kepatuhan). Namun dibalik itu, represifitas dalam pendidikan juga telah terbukti menimbulkan perlawanan dari rakyat yang dikuasai yang berakhir dengan kemerdekaan.

1.3Era Kemerdekaan: Menata Pendidikan Nasional

Kemerdekaan nasional Indonesia sejatinya dimulai dengan diletakkannya konstitusi sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan kemerdekaan tersebut. Konstitusi kemerdekaan kita, UUD 45, telah menjadi pedoman yang nyaris sempurna. Dalam konstitusi ini disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam kondisi pasca perang yang carut-marut, Indonesia pada saat itu berhasil meningkatkan 2 kali lipat angka partisipasi sekolah dengan menggratiskan SR/SD, membuka pendidikan untuk semua kalangan, memberantas buta huruf dan mendirikan beberapa perguruan-perguruan tinggi negeri. Yang paling mendasar dalam pedoman pendidikan era kemerdekaan adalah mengubah paham individualisme menjadi paham perikemanusiaan yang tinggi. Disisi lain, metodologi pendidikan juga sudah banyak mengadopsi metodologi dialogis-demokratis. Hal ini terlebih didukung dengan perkembangan demokrasi diluar pendidikan.

Bahkan dalam Kepres RI No.145 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila disebutkan bahwa: “Tujuan Pendidikan Nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a) Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, (b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Kebangsaan, (d) Kerakyatan, (e) Keadilan Sosial.

Hal tersebut ternyata bertentangan dengan para Neo-kolonialisme yang menginginkan Indonesia beserta pendidikannya menjadi bagian dari ‘antek’ ekonomi-politik mereka. Dengan Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, mereka berhasrat untuk menjajah lagi Indonesia dengan cara-cara yang baru. Kenyataan bahwa pendidikan Indonesia pernah berpedoman pada Sosialisme pun jarang terangkat kepermukaan. Konspirasi yang sering disebut ‘kudeta merangkak’ akhirnya berhasil menumbangkan Orde Lama.

1.4 Era Soeharto Sebagai Era Manusia Robot

Sangat rumit untuk mendefinisikan sistem pendidikan zaman Soeharto. Hal ini terutama dikarenakan paradigma ganda yang diterapkannya pada Sistem Pendidikan. Disatu sisi pemerintah ingin meniru sistem pendidikan ala Barat yang liberal, disisi lain mempergunakannya untuk kepentingan kekuasaan.

Yang terlihat jelas dalam masa-masa pemerintahannya adalah bagaimana Soeharto menggunakan Pendidikan untuk indoktrinasi Pancasila secara berlebihan. Semua kurikulum, baik untuk peserta didik maupun untuk tenaga didik, selalu terselip materi P4 (Pedoman Pengamalan Penghayatan Pancasila). Penanaman yang berlebihan ini sebenarnya disengaja untuk menyebar pemahaman di masyarakat bahwa Pancasila adalah dasar negara, sehingga apapun yang dijalankan negara/pemerintahan pastilah berdasar pada Pancasila, dan siapa yang membangkang berarti melanggar pancasila. Apalagi penanaman ini sengaja tidak disertai dengan uraian praktis dari sila ke 5 tentang Keadilan Sosial. Ditambah lagi paham mengagung-agungkan militer yang dikembangkan dalam mata pelajaran seperti PSPB. Bukankah kita jadi teringat dengan pola yang dilakukan oleh Jepang dengan slogan Asia Raya-nya?

Tepat sekali. Pendidikan zaman Soeharto seyogyanya adalah pendidikan yang memiliki unsur Fasis yang digabungkan dengan nilai Feodal Jawa. Setiap peserta didik, atas nama Pancasila dan UUD 45, diharuskan untuk selalu patuh pada negara. Tanpa koma ! Fondasi yang demikian menjadikan pendidikan Indonesia era Soeharto sangatlah otoriteristik.

Selain itu Zaman Soeharto juga telah memulai apa yang dinamakan komersialisasi pendidikan lewat bisnis-bisnis buku, seragam dan alat tulis yang dikelola oleh ‘orang dalam’. Setiap tahunnya buku ganti cetakan. Ada lagi CBSA, yang tiap 3-4 bulannya habis dan harus beli lagi.

Memang pada awal tahun 70-an pendidikan sempat mendapat angin dengan banyaknya beasiswa yang digelontorkan pemerintah (yang memang dimaksudkan untuk membuat paserta didik turut dan patuh pada penguasa sehingga layak menjadi birokrasi). Namun hal tersebut hanya berlangsung 2 tahun. Tahun-tahun setelahnya biaya pendidikan melambung terus. Hal ini tentunya berpengaruh pada angka partisipasi sekolah dan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sebagai gambaran, angka partisipasi sekolah dasar (SD) tahun 1970 adalah 43%, tahun 1980 72% dan tahun 1990 61%; sedangkan tahun 1970 angkatan kerja Indonesia yang hanya tamat SD berkisar 16%, tahun 1980 21% dan tahun 1990 31% (BPS). Sedikit data ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun adalah bohong besar! Jangankan 9 tahun, 6 tahun saja tidak tercapai. Apalagi data ini hadir ditengah periode ‘Asal Bapak Senang’, yang pasti berbeda dari kenyataannya. Kata ‘wajib’ juga sebenarnya adalah penghianatan terhadap konstitusi kemerdekaan yang menyatakan ‘berhak’.

1.5 Era Reformasi: Liberalisasi Besar-besaran.

Zaman Reformasi telah menyediakan ruang yang luas untuk komersialisasi pendidikan. Komersialisasi di era ini tercermin dari semakin banyaknya bisnis yang melingkupi dunia pendidikan, dan mulai terimplementasinya niat buruk pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya pada dunia pendidikan. PP tentang BHMN misalnya, telah nyata-nyata men-swasta-kan pendidikan negeri. Walau dinilai beberapa kalangan cacat hukum karena belum ada UU yang mendasarinya (masih dalam bentuk RUU BHP, sedangkan UU No.20), namun beberapa perguruan tinggi negeri telah sah dan meyakinkan mengalihkan statusnya: UI, UGM, USU, dll.

Di era ini hanya ada dua kampanye yang terus-menerus dilakukan pemerintah. Yang pertama kampanye tentang mahalnya pendidikan, dan yang kedua kampanye tentang ketidak- sanggupan pemerintah dalam memberikan anggaran pendidikan sesuai amanat UUD, yakni 20% dari APBN. Tak heran, meski program BOS berjalan, namun rata-rata angka pertisipasi sekolah SD sampai SMA masih berkisar 40% dari penduduk usia sekolah.

Tidak cukup disitu. Zaman ini juga semakin memarakkan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan asing yang ingin mendulang rezeki dari slogan-slogan sertifikat internasional. Sedangkan disisi lain kebobrokan metode-metode pendidikan militeristik Orde Baru juga masih bertahan dalam beragam lembaga pendidikan profesi.

BAB II Kesimpulan : Sebuah pelajaran

Lintasan sejarah pendidikan Indonesia telah mengajarkan pada kita tentang beberapa hal:

Pertama, bahwa sistem pendidikan tidak dapat terlepas dari sistem politik yang menaunginya. Masuknya sebuah kekuasaan mau tak mau akan merubah juga sistem pendidikan.

Kedua, bahwa diskriminasi pendidikan yang terjadi pada zaman kolonial juga terjadi sampai hari ini. Kalau dulu dilakukan dengan cara langsung, sekarang dengan cara tidak langsung, yakni dengan menjadikan pendidikan sebagai sebuah komoditas yang diperdagangkan sehingga rakyat miskin tidak dapat mengaksesnya. Kalau pun dapat mengakses, yang didapat pastilah pendidikan yang tidak berkualitas.

Ketiga, bahwa ketidakberkualitasan pendidikan sebagiannya disebabkan oleh ketidakberpihakan pemerintah dalam hal anggaran pendidikan. Dan sebagiannya lagi disebabkan oleh keinginan politik penguasa yang menginginkan adanya golongan-golongan tak berpendidikan agar dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan seperti halnya pendidikan politk Ethis dan zaman Jepang.

Keempat, bahwa kurikulum dan metode pendidikan dengan nilai-nilai otoriteristik tidak dapat membawa peningkatan sumber daya manusia secara menyeluruh, seperti halnya zaman Soeharto.

Kelima, bahwa sistem pendidikan Indonesia dari dulu sampai sekarang terbukti tidak mampu mengeluarkan rakyat dari kemiskinan dan tidak berdaya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia: Masyarakat Adil dan Makmur.

2.1 Perlu Perombakan Besar-besaran!

Dengan kondisi yang demikian parah, diperlukan perombakan besar-besaran dalam membangun pendidikan Indonesia agar dapat mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Perombakan tersebut haruslah meliputi: 1) Meningkatkan anggaran untuk pendidikan sesuai dengan amanat UUD 45, yaitu 20% dari APBN/APBD. Anggaran ini kemudian harus dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendidikan seperti sekolah, buku, seragam, dll, serta menggratiskan biaya pendidikan dari SD hingga SMA dan mensubsidi 50% biaya perguruan tinggi. 2) Merombak standard kurikulum dengan kurikulum yang tidak sekedar berbasis kompetensi tapi juga berbasis pada pembebasan manusia. Pembebasan manusia tersebut menekankan aspek karakter (afeksi) pendidikan, sehingga dapat menghasilkan manusia Indonesia yang siap belajar, bukan siap pakai. 3) Melakukan demokratisasi pendidikan, dalam arti memberi ruang kepada pesarta didik dan tenaga didik untuk terlibat secara aktif dalam jalannya pendidikan dan penggunaan metode pendidikan yang demokratis 4) Melakukan standarisasi dan pengetatan terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta baik dalam hal standar biaya pendidikan, kurikulum dan metode pendidikan. 5) Mengorientasikan seluruh hasil pendidikan, seperti misalnya inovasi teknologi, untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk keperluan ini, diperlukan sebuah lembaga yang gigih dan progresif dan berasal dari lingkungan pendidikan itu sendiri untuk mengontrol segala kebijakan-kebijakan diatas, yakni Komite Pendidikan Rakyat!

PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH, BERMUTU DAN DEMOKRATIS!!

Sumber

Santoso, Slamet Iman. Pendidikan dari masa ke masa, 1987

Wahono, Francis. Kapitalisme pendidikan,2003

www.siswarta.org

www.dikti.go.id

ekonomi politik klasik.

Desember 22, 2008

EKONOMI POLITIK KLASIK

Produksi terpenting marx selama di pembuangan adalah DAS KAPITAL. Untuk menempatkan Das Kapital dalam konteks teori-teori ekonomi masa itu, khusus di dalam apa yang dinamakan Marx sebagai ekonomi politik kalsik., di perlukan pemahaman terhadap karya-karya Adam Smith, David Ricardo dan lainnya ahli ekonomi Inggris di akhir abad ke-18 dan awal abad ke 19. Marx membangun karya dan sering merujuk pada karya mereka.

NILAI dan NILAI LEBIH

Ekonomi Politik Klasik, keberadaannya merupakan oposisi terhadap teori-teori yang beraliran merkantilistik abad ke 17 dan 18. Kaum Merkantilistik pada pokok mengutamakan perdagangan luar negeri yang dianggap Marx sebagai hal sekundair.

Sebagai pedagang, meraka berfikir tifikal kapitalis yang keuntungan datang dari membeli murah- menjual mahal. Yang selangkah lebih maju dari pandangan kaum Fisiokrat Prancis abad ke 18. Mereka ini menekankan pentingnya produksi ke banding perdagangan. Tapi mereka menganggap pertanian hanya yang benar-benar produktif. Marx mempelajari teori dan karya kaum merkantilis dan fisiokrat itu dan sewaktu-waktu merujuk pada mereka.

Suatu tema pokok dalam ekonomi Kalsik (didalam didalamnya terdapat karya kaum fsiokrat), adalah pembahasan tentang laba dan sewa dalam pengertian surplus yang datang dari produksi. Ide dasarnya dapat dilihat dalam suatu ekonomi hanya memproduksi satu jenis barang, katakan jagung. Jagung lalu menjadi sebagai bahan makanan dan juga masukan bagi produksi (seperti bibit). Manakala jagung cukup diproduksi untuk mengganti bibit dan untuk memberi makan para produsennya, maka setiap kelebihan adalah Surplus, yang menggelantungkan diri pada mereka (tentara, pegawai, pendeta dan lain sebagainya).

Pertanyaan yang menarik disini ialah, bagaimana maka surplus itu jatuh ketangan klas penguasa? Eksistensi surplus yang fisikal itu, sudah tentu tak dipersoalkan lagi, karena surplus itu dapat dinikmati para produsen sendiri. Smith, Ricardo dan Marx, semua memberi jawaban yang sama terhadap pertanyaan itu. Didalam suatu masyarakat kapitalis, surplusnya direbut oleh para pemilik kekayaan, karena mereka cukup kaya untuk membeli alat-alat produksi yang diperlukan (tanah, bibit jagung, dalam contohnya yang sederhana) sedangkan para pekerja tidak dapat berproduksi dengan kemampuannya sendiri dan karena itu harus menerima upah apa saja yang mereka dapatkan. Persaingan untuk mendapat pekerjaan membuat upah tetap saja pada batas minimum. Smith dan Ricardo menganggap hal itu sebagai alamiah dan abadi. Tapi Marx menganggapnya sebagai hal yang sementara karena perkembangan masyarakat.

Persoalan selanjutnya haruslah dipertimbangkan. Didalam sistem kapitalis, berbagai barang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Setiap perusahaan mengeluarkan uang pembeli alat dan bahan produksi, membayar upah dan menutup pengeluarannya dengan menjual produknya. Seseorang dapat saja berbicara tentang surplus fisikal untuk keseluruhan sistem, tapi tidak untuk satu-satu perusahaan. Laba perusahaan tertentu bergantung pada biaya yang ia keluarkan dan harga yang ia peroleh. Harga barang dapat berubah dari minggu ke minggu atau hari-kehari. Maka itu para ahli ekonomi klasik mengembangkan suatu konsep harga normal atau alamiah, atau nilai dari suatu barang. Surplus yang masuk kepada para kapitalis atau pemilik tanah sebagai nilai lebih adalah kelebihan nilai yang dihasilakan diatas nilai yang diserap oleh biaya-biaya, termasuk upah. Suatu teori nilai lebih punya dua unsur: suatu teori nilai dan penjelasan bagaimana surplus itu disadaap dari para pekerja dan dipindahkan kepada para pemilik kekayaan.

ADAM SMITH

Adam Smith, pengarang dari “THE WEALTH OF NATIONS” (1776) pada umumnya diakui sebagai pendiri ekonomi politik klasik. Ia memberi tekanan khusus pada pembagian kerja sebagai penyebab peningkatan produktivitas dan kesejahtraan. Pembagian kerja memungkinkan setiap produsen berspesialisasi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus yang lebih efisien. Tapi dibatasi oleh luasnya pasar, karena pasar kecil tidak menyediakan ruang bagi spesialisasi. Begitu kekayaan dan populasi bertumbuh, cara transprortasi berkembang maju, dan pasar juga berkembang luas, kesemuanya lalu memungkinkan pembagian kerja lebih terperinci. Dan dengan begitu penghasilan kekayaan semakin besar. Pertumbuhan ekonomi adalah proses akumulatif dimana setiap langkah dari perluasan pasar menyediakan basis untuk pertumbuhan selanjutnya.. Marx menemukan ide tentang proses perkembangan ekonomi terus-menerus dari Smith dan menjadikannya landasan bagi analisanya tentang Kapitalisme.

Harga alamiah setiap produk, menurut Smith adalah sedemikian rupa sehingga ia menutup pengeluaran-pengeluaran untuk upah dan sewa serta menghasilkan laba pada rate pasar yang berjalan. Ia punya analisa pasar yang luar biasa baiknya. Tenaga-tenaga pasar cenderung membawa harga ke garis harga yang alamiah. Manakala harga pasar tinggi, laba akan tinggi. Para produsen akan ditarik ke wilayah bisnis. Suplay dengan demikian juga akan mekar, sedang harga akan ditarik turun kembalili. Sebegitu jauh dan baik, maka Marx telah mengambil banyak dari analisis itu.

Perlakuan Smith terhadap penentuan upah, laba dan sewa lebih banyak dipersoalkan. Nilai, katanya, ditentukan dengan mempertambahkan upah, laba dan sewa. Pada waktu bersamaan, katannya pula, upah, laba dan sewa tergantung pada jumlah keseluruhan nilai yang telah dihasilakan. Dan nilai akan ditemukan dengan membagi mereka. Argumentasinya memutar. Teori Smith tentang laba bagaimanapun sangatlah lemah. Katanya, laba ditentukan oleh atau melalui ‘kompetisi’ tapi ia tidak menyediakan analisis yang koheren bagaimana itu terjadi.

DAVID RICARDO

David Ricardo, seorang pedagang surat-surat berharga dan anggota parlemen Inggris adalah seorang tokoh lainnya dari dunia ekonomi politik klasik. Karyanya ‘PRINCPLES of POLITICAL ECONOMY and TAXATION’ – Prinsip-prinsip ekonomi politik dan pajak – adalah suatu upaya untuk memilah-milah kerangka dasar pemikiran Adam Smith dari kekalutan.

Nilai komoditi menurut Ricardo, ditentukan oleh seberapa banyak tenaga kerja diperlukan untuk menghasilkannya. (dengan beberapa pengecualian, lihat dibawah ini). Suatu perubahan upah, tidak akan merubah nilainya. Tapi merubah sebagian dari nilai yang dihasilkan dan yang akan menunjang upah sebagai lawan laba. Jika upah naik, maka laba menurun. Namun jumlahnya tetap sama. Nilai dari hasil -output – dapat dukur secara bebas dengan cara bagaimana ia dibagi-bagi.

Sesudah mengetahui prinsip ini, kesukaran masih tetap. Pengembalian dari uang yang ditanam, mestilah sama untuk bermacam-macam industri. Sebab, jika tidak, kapital akan mengalir kepada yang lebih menguntungkan seperti juga keterangan Smith. Dimanapun jumlah besar kapital ditanam, ia punya sangkut paut dengan para pekerja yang dipekerjakan, semakin tinggi pula pembagian laba. Maka itu diperlukan harga yang lebih tinggi supaya ia menghasilkan pengembalian kapital yang layak. Harga-harga, karenanya tidak dapat seimbang dengan permintaan tenaga kerja. Ricardo mengakhiri keterangannya dengan alasan bahwa nilai, sebagian besarnya ditentukan oleh tenaga kerja dan bersandar kembali pada posisi dan pandangan Smith.

Marx mengkritik Ricardo atas kegagalannya dalam hal ini dan memberikan pemecahannya sendiri, dengan melibatkan sikapnya terhadap nilai dan harga alamiah (harga produksi dalam istilah Marx) sebagai hal-hal yang sangat berbeda. Nilai ditentukan oleh kerja yang terkandung di dalam produksi, sebagai suatu definisi. Upah dan Laba ditentukan oleh atau dengan membagi nilai yang diproduksi seluruh ekonomi. Dan harga produksi ditentukan dengan menambahkanlaba dan upah untuk setiap barang secara terpisah, demikian menurut Smith. Sedang sirkulasi ia hindari (Walaupun pemecahan yang diajukan Marx, menimbulkan masalah sendiri).

Masalah sewa tetap tinggal sebagai hal yang harus dijelaskan. Menurut Ricardo, sewa itu timbul karena berbagai bidang tanah dengan bermacam taraf kesuburan. Harga produk pertanian haruslah cukup tinggi, agar tanah yang paling buruk dapat menghasilkan laba bagi petani didalam rate yang berlaku. Karena, jika tanah tidak menguntungkan, ia tidak akan ditanami. Dan tanah yang lebih baik yang akan menentukan sewa, karena petani akan bersaing untuk menggunakannya. Sedang si pemilik tanah dapat meminta sewa yang demikian. Marx mengambil oper teori ini, mengembangkannya dan mengolahnya secara tersendiri sampai pada bagian-bagian akhir das Kapital, walau ia menganggapnya sebagai masalah kedua.

Marx menganggap Smith dan Ricardo sebagi perwakilan terbaik dari dunia ekonomi politik. Sesudah Ricardo, para ahli ekonomi jika tidak menyalin ide-idenya, merka hanya cenderung untuk menekankan pentingnya suplai dan permintaan sebagi penentuan harga. Mereka tidak menceritakan kisah-kisah yang masuk akal mengenai pasar-pasar tertentu, tapi meninggalkannya tanpa analisis yang koheren tentang upah, laba dan sewa bagi keseluruhan sistem. Marx menamakan mereka itu sebagai ekonom vulgar dan memperlakukan mereka semaunya. Sebenarnya, adalah mungkin untuk memberikan perhitungan yang koheren bagi kesluruhan sistem ekonomi dalam pengertian suplai dan permitaan, seperti yang telah diperlihatkan Walras pada 1870-an. Tapi ketika itu kesehatan Marx jatuh dan tidak sempat memperlihatkan karya-karya Walras. Marx mungkin saja tidak setuju seandainya ia tahu itu.

UANG

Demi kelengkapan, diperlukan suatu pembicaraan singkat mengenai ekonomi keuangan yang berkembang dalam isolasi relatif dari teori-teori nilai dan nilai lebih. Uang dizaman Marx, didasarkan pada emas (paling sedikit di Inggris dan pusat-pusat kapitalis besar lainnya). Uang kertas telah beredar dan dapat ditukarkan dengan emas. Dan mata uang emas juga beredar. Menurut Marx, nilai uang juga langsung terkait pada nilai emas. Dan emas itu bergantung pada para pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan emas itu. (Disaring dari tambang emas). Jadi sama dengan komoditi lain. Dalam hal ini Marx berbeda dengan teori-teori sebelum, ‘teori kuantitas uang’ yang mengaitkan nilai uang pada kuantitasnya dalam sirkulasi. Menurut teori itu, kuantitas yang menentukan nilainya. Menurut Marx, ia berjalan terbalik. Nilai uang yang justru menentukan kuantitasnya dalam sirkulasi.

Perdebatan mengenai keuangan di pertengahan abad ke 19 terpusat pada dampak dikeluarkannya uang kertas. Uang kertas itu bukannya tidak ditukarkan, atau tidak dapat ditukarkan kini, tetapi berjanji akan membayar. Janji ini diberikan bank perorangan yang dikeluarkannya dan dapat pula ditebus dengan emas (dalam bentuk emas). “The Currency School”, adalah aliran yang lebih menyukai adanya pembatasan pengeluaran uang kertas, karena pengeluaran yang terlalu banyak akan membawa kenaikan harga yang akan diikuti krisis keuangan. “The Banking School”, aliran yang tidak melihat adanya bahaya demikian. Dasar mereka ialah setiap kelebihan pengeluaran uang kertas akan kembali kepada bank yang mengeluarkannya untuk disimpan atau ditukar dengan emas. Dalam hal ini Marx menyokong “The Banking School”. Ia berpendapat bahwa krisis finansial adalah gejala dari masalah yang lebih fundamental yang tidak ada sangkutnya dengan kelebihan pengeluaran uang kertas.

PEMBUATAN KAPITAL – The Making of Capital-

Perkembangan Ilmu Ekonomi Marx

Pada tahun 1840, Marx sudah sampai pada suatu pandangan yang tersendiri terhadap kapitalisme sebagai suatu jenis ekonomi yang jelas, dengan suatu jangka hidup terbatas. Pada taraf ini ia mengambil teori ekonomi lain-lain orang yang sudah jadi, menafsirnya kembali dan menmpatkan teori-teori itu kedalam sistem yang bentuk sendiri. Bagian-bagian ekonomi tulisannya ECONOMIC AND PHILOSOPHIE MANUSCRIPTS, — Manuskrip Ekonomi dan Filsafat–. 1844, pada pokoknya terdiri dari kutifan-kutifan Adam Smith dan lainnya.

‘WAGE LABOUR and CAPITAL’ –Kerja Upahan dan Kapital–, terbit tahun 1849, didasarkan pada kuliah-kuliah yang diberikan dalam 1846-47, pada pokoknya masih bersifat Smith dalam struktur keseluruhannya, walau Marx bersifat selektif. ‘Kerja upahan dan Kapital’ kadang-kadang terasa sebagai pemuda untuk memahami Das Kapital, walau sesungguhnya ia menampilkan suatu teori yang rada berbeda. Ia harus dibaca dengan kehati-hatian yang khusus, karena Engels-lah yang telah mengolahnya sesudah Max meninggal demi memberikan kemiripan pada kematangan karya Marx. THE POVERTY of PHILOSOHY (1847), sungguh banyak mengutif Ricardo dan juga dari kalangan “sosialis Ricardian”, sebuah kelompok penulis radikal Inggris.

Dalam 1850-an di London -pembuangan Marx kembali lagi ke ilmu ekonomi. Pertanda penting dari pemikiran Marx masa ini adalah naskah yang telah ditulis pada 1857-58, yang diterbitkan tahun 1933, lama setelah ia meninggal, dengan GRUNDRISSE (foundations). Dasar naskah ini jelas tidak diterbitkan karena sulit dibaca. Isinya melompat dari satu subjek ke subjek lainnya tanpa perencaaan yang jelas. Namun dalam kekacauannya, GRUNDRISSE mengandung semua tema pokok yang ada dalam Das Kapital. Dipertengahan tahun 1850-an, kita melihat sudah matangnya ilmu ekonomi Marx. Pentingnya Grundrisse bagi pembaca modern tidak terletak pada ilmu ekonomi Marx, yang secar lebih baik dikemukakan dalam Das Kapital, tetapi didalam keterangan filsafat yang terjalin didalam Grundrisse, yang jelas lebih banyak ke Hegelannya dari pada didalam Das Kapital. Grundrisse juga merupakan sebuah jembatan antara Das Kapital dengan Karya-karya filsafat marx yang dini.

Kewajiban Marx selanjutnya, menemukan jalan untuk mengemukakan teori yang baru, dalam hal mana ia mengalami kesukaran, Ketika ia mulai dengan “A CONTRIBUTION TO THE CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY”, diterbitkan 1859, sebuah karya yang ternyata tidak lebih dari cicilan pertama. Kekecewaan muncul dari kalangan sahabat-sahabatnya, karena karya itu hanya berurusan dengan hal pertukaran dan uang dan tidak bicara apa-apa tentang hubungan kapital dengan tenaga kerja. Kepada Engels, Marx menulis gambaranya mengenai Das Kapital yang memerlukan 6 Jilid, mencakupi hal-hal kapital tertentu, kerja upahan, pemilikan tanah, negara, perdagangan internasional dan pasar dunia. Yang pertama, tentulah hal kapital yang berkembang menjadi tiga jilid (ditambah tiga jilid lagi mengenai teori nilai lebih) yang tidak pernah selesai, sedang sisanya yang lima tidak pernah dimulai bahkan.

KAPITAL

Sebagian besar penulisan Das Kapital dikerjakan dalam pertengahan 1860-an. Marx menulis rancangan naskah untuk ketiga jilid bersama dengan jilid ke empat mengenai sejarah dari pemikiran dan ide-ide ekonomi (cukup banyak dan luas untuk memenuhi tiga jild, ternyata ketika naskah akhirnya diterbitkan dengan THEORIES of SURPLUS VALUE –Teori-teori Nilai Lebih). Caranya ia menulis, memulai dengan beberapa naskah kasaran tentang tiap topik, kebanyakan ekstrak dari penulis-penulis lain dan sumber-sumber fakta, laporan parlemen dan sebangsanya. Dalam rancangan selanjutnya, ia menyusun kembali bahan-bahan, membuangi banyak kutipan, kecuali dari mana ia mendapatkan bukti-bukti faktual atau ilustrasi untuk bagian-bagian terpenting. Didalam bagian-bagian yang tak selesai dari jilid satu, dua dan tiga, Marx mengikuti naskah-naskah rancangannya terdahulu dan tetap tinggal begitu dalam versi yang diterbitkan. Dalam jilid satu, Marx membuat pernyataan terimakasih atas sumbangan para pendahulunyanya dengan mengutip pernyataannya terdahulu, bahwa ia dapat menemukan setiap ide yang penting. (catatan ini dapat membingungkan pembaca yang tidak awas akan maksudnya).

Marx juga memberikan waktu panjang untuk mengolah struktur Das Kapital dan hasil tidak seperti Grundrisse. Setiap konsep diantar,dijelaskan dan ditegaskan. Tatanan seperti ini, bagaimanapun mempunyai kekurangan. Sebagaimana ditulis Marx dalam “kata penutup” pada jilid satu edisi Jerman: ‘metode penyampaian tentu berbeda dari penelitian. Yang terakhir haruslah menyusun bahan secara rinci. ….., Hanya setelah pekerjaan ini selesai, semua gerak yang sesungguhnya dapat digambarkan secara memadai. Jika ini dikerjakan dengan baik….. barulah dapat ditampilkan hal yang seperti kita alami sebelumnya, yaitu suatu kontruksi a priori yang murni.

Masalah yang dihadapi Marx dalam pengembangan dan penyampaian analisanya tentang kapitalime, bertolak dari kerasnya permintaan teori sejarahnya. Dalam arti istilah itu, kapitalisme adalah suatu bentuk produksi yang dibatasi oleh suatu struktur dasar yang spesifik, mengenai hubungan-hubungan produksi yang melibatkan dua kelas, pemeras dan yang diperas. Dan kapitalisme adalah suatu bentuk produksi yang terakhir. Semua sosok penting masyarakat dibentuk oleh sistem produksi yang dominan (tidak seluruhnya ditentukan). Dan setiap bentuk-bentuk itu punya hukum-hukum yang melekat padanya. Ia memelihara atau mereproduksi struktur dasar dari sistem sampai pada suatu tingkat perkembangan yang membawanya kepada pergantian bentuk selanjutnya. Untuk memasang analisa kapitalisme ke bingkainya, Marx harus mengindentifikasi struktur itu. Teori ini dalam perkembangannya harus berpindah dari yang abtrak ke yang konkrit, dari konsep kapitalisme abtrak ke kapitalisme yang sungguh berlaku pada masyarakat tertentu.

Metode penyelidikan atau proses penelitian tidak dapat mengikuti pola ini. Konsep-konsep abstrak tidak dengan sendirinya berlaku. Ia hanya dapat diuji dengan melihat apakah ia diperuntukan bagi pelukisan gerak aktual yang sebnarnya. Dan tidak melompat begitu saja dari kepala para teoritisi saja? Ia dikembangkan melalui proses yang menyakitkan, melalui uji coba pembenaran, telaaahan, menyadap dan mengkritik teori-teori yang ada. Dan mealui saling pengaruh antara teori dan bukti.

Metode presentasi akhirnya meniadakan catatan-catan hasil pergulatan lama dari metode penyelidikan. Presentasi berpindah dari yang abstrak ke yang kongrit, dari konsep-konsep dasar ke teori-teori yang sudah diurai. Konsep-konsep yang terlihat hidup dengan dirinya sendiri, membentangkan implikasi-implikasi nya selangkah demi selangkah. Dan terlihat ia seakan dihadapkan kita ada suatu konstruksi apriori murni, sebuah produk dari pemikiran abstrak. Memang ada saja bahaya untuk terjerembab ke lembah idealisme Hegel, ke lembah kenyataan yang dikuasai pemikiran. Marx, sudah tentu dengan sendirinya menghindari perangkap itu. Ia hanya berharap agar gerak yang aktual terlukis secukupnya. Pembaca modern Das Kapital lebih mungkin menjalani kesalahan sebaliknya, menolak teori sebagai perangkat yang sewenang-wenang. Diperlukan kesabaran mengikuti Marx sampai pada titik dimana teori-teorinya sudah cukup berkembang untuk diterapkan pada dunia masalah nyata.

Ada dua aspek dari susunan presentasi Marx yang memerlukan ulasan. Pertama, ia memberi tekanan pada hubungan khusus produksi kapitalis. Kapitalisme (produksi oleh pekerja upahan yang dikerjakan oleh kapital), merupakan suatu bentuk khusus dari produksi komoditi (untuk dijual) yang pada dirinya sendiri adalah satu bentuk masyarakat manusia. Marx memperbedakan dengan sangat teliti konsep-konsep yang diterapkan pada semua bentuk masyarakat dengan konsep yang diterapkan bagi masyarakat yang memproduksi komoditi dan kapitalisme. Susunan-susunan itu mempunyai akibat-akibat penting bagi cara itu di konsepsi itu dikemukakan. Nilai misalnya, di rumuskan dalam Bab I. Ia memainkan peranan fundamental bagi analisa keseluruhan. Ia tidak dapat dikaitkan dengan harga pasar, sampai pembentukan harga pasar didalam sistim kapitalis dibahas. Dan itu tidak sampai jilid tiga. Kedua metode presentase Marx logis. Tidak historikal. Karakteristik dasar kapitalisme tidak atau belum dibahas sampai jilid satu. Sedang penggulingannya di masa datang hanya disinggung sambil lalu. Das kapital adalah telaah tentang bentuk produksi kapitalis, bukan ikhtisar dari pandangan-pandangan Marx.

Jilid satu Das kapital diselesaikan dan terbit tahun 1867. Kesehatan Marx tahun itu memburuk. Waktunya disita oleh masalah-masalah politik yang mendesaknya. Dan tidak banyak kemajuan ia buat untuk jilid dua dan tiga. Ketika Marx meninggal tahun 1883, engels ditinggali tumpukan naskah yang tak terbaca, dari tahun 1860 an. Jilid dua dihimpun dari bagian rancangan naskah dan diterbitkan pada tahun 1885., dalam hal mana pekerjaan editing patut di hargai. Tetapi engels juga menua pada saat itu. Ia dihadapi jilid tiga sebagai yang amat berat, karena keadaanya yang belum selesai ketika Marx meninggal. akhirnya dalam tahun 1884 buku itu terbit. Tiga puluh tahun sesudah ia ditulis.

LATAR BELAKANG EKONOMI

Das kapital, pada pokoknya adalah karya teori, maksudnya sebagai dasar untuk menganalisa masyarakat ekonomi kapitalis mana saja dan kapan saja. Marx sudah tentu mengambil contoh-contoh dari zamannya. Dan asumsi-asumsi yang cocok dengan masanya memainkan peranan penting dalam bagian-bagian teoritis teoritis karya Marx itu.. Secara khusus Marx mrnganggap sebagai kebenaran bahwa perusahaan kapitalis perorangan dan relatif kecil, tidak atau sedikit saja dapat mengontrol harga-harga produk mereka. Atau bahkan tidak sama sekali. Mereka harus menjualnya di pasar. Sebuah sistim yang sangat luas, produsen-produsen yang monopolistik haruslah dianalisa dengan cara yang berbeda. Marx memang telah meramalkan timbulnya perusahaan-perusahaan besar. Tapi tugas untuk membangun teori untuk itu, ditknggalkan untuk penerus-penerusnya. Teori moneter Marx juga banyak berakar pada abad ke 19. Bagi Marx uang didaarkan pada emas.

Das kapital akan sangat mudah dipahami jika pembacanya ingat pada hal-hal yang membedakan ekonomi Marx dan ekonomi zaman kita kini. Banyak contoh marx datang ke inggris. Sebagaimana dijelaskannya kepada para pembaca jerman, Inggris adalah tanah `klasik` dari kapitalisme.Bangsa kapitalis pertama dari zaman itu, paling maju dan paling baik terdokumentasi (seperti banyak orang jerman, Marx sudah terbiasa mengatakan `england ` ketika ia menyebut `Britain` dan banyak juga contohnya yang berasal dari Scotland).

Produksi kapitalis dibentuk oleh dipekerjakannya pekerja upahan yang mengerjakan bahan-bahan dan peralatan yang disediakan sang kapitalis. bentuk organisasi begini, dominan diinggris dan pertengahan abad ke 19. Tapi sekarang dimana-mana ia ada. Bahkan Amerika serikat utara adalah negara yang dominan petani kecil. Di Inggris, sebahagia besar penghasilan dihasilkan oleh pekerja perorangan yang bekerja sendiri -self-employed. Mereka bekerja sama dengan orang yang bekerja di rumahnya sendiri-sendiri atas lebih kuat-out work, tergantung kepada seberapa kuatnya para saudagar menyediakan bahan dan membeli produk mereka. Industri seperti textil,pabrik yang dominan menggunakan uap, adalah pengucualian. Apabila Marx memperkenalkan `industri modren ` maka ia melukiskannya sebagai sesuatu yang baru dan luar biasa.

Inggris adalah negeri kap[italis paling maju dan kaya. Tetapi dari ukuran mocren ia tergolong miskin. sedikit saja terdapat bahan untuk melakukan bandingan yang eksak dengan kondisi-kondisi modren. Tanpa mempersoalkan bahwa jam kerja diinggris amat panjang dan amat menyedihkan rendahnya. Marx merujuknya dengan bukti-bukti yang dikutipnya dari sana sini.

Perdagangannya kecil dalam ukuran modren. perusahan-perusahaan biasanya dikontrol oleh perorangan (keluarga atau patnership) yang mewlakukanya langsung berhadapan dengan buruh-buruh dilantai-lantai pabrik. Para kapitalis perorangan itu tidak atau sedikita sekali punya kontrol atas pasar mereka. Maka itu mereka menjual saja produk mereka pada hjarga pasar yang berlaku, atau tidak sama sekali. Memang benar -benar sukar untuk menerangkan mengapa persaingan tidak sama sekali meniadakan laba. Teori nilai lebih Marx dirancang untuk menjawab masalah itu. Sejumlah kapitalis besar, terutama kereta api diorganisasi, sebagai suatu korporasi join -stock company dengan andil-andilnya dapat dipindah tangan disertai manejemen yanmg profesional. Mereka memang menunjukkan sesuatu yang bakal datang, walau Marx mengharap rubuhnya kapitalisme memotong garis perkembangan ini.

Pertanian masih merupakan industri terbesar di Inggris, dan ia unik bagi dunia abad ke 19. Pertanian yang di organisasi dengan garis-garis kapitalis, dengan para pemilik tanah pemungut sewa, para pekerja upahan yang mengerjakan pertanian, sedangkan para kapiotalis pertanian, sedanga para kapitalis pertanian berada diantara kedua golongan tersebut. Menurut Marx, terciptanya pertanian kapitalis, telah melemparkan para petani ke kedudukan penting dalam pertumbuhan induistri kapitalis.

Sistim keuangan baik di Inggris, maupun disebahagian besar dunia lainnya, didasarkan pada emas. Bank-bank milik perorangan mengeluarkan uang kertas, hanya dengan janji nakan mambayar jumlah yang tertera pada uang kertas. Bank Inggris masih mencatatnya ” saya berjanji akan membayar kepada pemegang ………jumlah yang diminta ….” Dengan bubuhan tanda tangan kasir kepala. Tapi ia sekarang merupakan katya-kata kosong. Tapi di zaman Marx., tidak. Bank Inggris kemudian dimiliki oleh perorangan dan tampil sebagai pusat sisitim keuangan. Karena usianya yang tua sebagai bank pemerintah. Uang kertasnya beredar diseluruh negeri dan dapat ditukar dengan emas. marx sering mengambarkan jumlah uang dengan istilah mata uang Inggris dizaman itu. Pounsterling dibagi dalam 20 shilling dan inipun dibagi dalam 12 pence dsb.

Transakssi antar perusahaan kapitalis sebahagian besarnya dilakukan melalui `bill of change ` -rekening-, suatu sistim yang sampai sekarang kurang lebih digunakan. Apabila Marx berbicara mengenai `sisitim credit` hal seperti itulah yang dimaksudkan.Apabila A menjual barang kepada B, si A dapat memberi kredit kepada si B dengan menuliskan rekening, suatu permintaan pembayaran di masa yang datang yang sudah ditentukan, yang diterima si B dengan tanda-tangannya.. Dari pada menunggu uangnya (cair), A dapat memberikan rekening itu kepada seseorang yang punya uang (sehingga rekening tagihan itu dapat beredar sampai pada tingkat menempati kedudukan uang) atau orang dapat menjualnya ke Bank. dengan mengambil open rekening, berarti Bank memkinjamkan uangnya sampai rekening itu dibayar dan akan memotong bunga dari padanya. Inilah yang dinamakan discount-potongan -atas rekening.Banyak perusahaan mengatur agar rekeningnya dibayar oleh bank london. Dalam keadaan demikian dan rekening demikian berakhir di bank tersebut. selanjutnya rekening-rekening demikian dapat ditunda pembayarannya. Inilah keterangannya mengapa Marx sering mengatakan bahwa sistim kredit adalah suatu cara untuk ekonomisasi uang. semenjak itu, rekening boleh dikatakan sudah digeser oleh penggunaan cek dengan menstransper defosito -defosito, sebuah sistim yang hampir tidak pernah di singgung Marx. Para ahli ekonomi modren memberlakukan defosito bank sebagai bentuk uang, hal yang tidak pernah dfilakukan Marx.

Marx memperlakukan perkembangan kapitalisme Inggris sebagai sesuatu yang sudah dewasa. Marx yang tumbuh di Trir, yang masa itu adalah kota pedalaman yang boleh dikata tak dija,ah kapitalisme industri. satu dari masalah ekonomi yang ia tulis masa itu adalah masalah hak petani untuk mencari dan mengumpul kayu bakar dihutan-hutan. Di Prusia dalam 1836, hampir sepertiga pelanggaran hukum terjadi mengenai perburuhan di hutan-hutan. Bagi Marx, perkembangan kapitalisme dini, bukanlah masalah sejarah murni. Memang di eropa barat masa itu, secara keseluruhan, perkembangan kapitalismenya tidak semaju di inggris. Produk pabrik kurang meluas. Peranan pedagang lebih besar dan petani pertanian lebih dominan tapi bagi Marx, jelas (walau tidak banyak teman seangkatannya) Inggris yang kapitalis telah menunjukkan jalan yang ditempuh seluruh eropa.

Bagian dunia lainnya bahkan lebih jauh dari model kapitalisme murni yang terdapat dalam Das kapital. Perbudakan di America serikat, perhambaan petani Rusia, berlanjut samapai 1860 an, ketika Das kapital ditulis. Di India dan Tiongkok malah bentuk produksi lain yang berlaku, yang oleh marx dinamakan `bentuk ` Asia `.(penelitian selanjutnya bahkan menyangsikan gambaran Marx tentang masyarakat Asia). Masyrakat Afrika tidak dikenal di Eropa di zaman Marx. Marx bahkan dengan yakin mengatakan bahwa seluruh dunia berubah pertama-tama oleh kapitalisme, kemudian oleh sosialisme, merupakan lompatan pemikiran yang luar biasa dari yang dapat dibayangkan di zaman Marx hidup.


JILID SATU

PRODUKSI KAPITALIS

Bagian 1

KOMODITI DAN UANG

Beberapa bagian awal Das Kapital, benar-benar amat sulit dimengerti. Sebagian kesulitan disebab pada gaya Marx yang lebih bersifat Hegelian. Maka itu ia semakin musykil, kebanding bagiang yang belakangan. Yang lebih mendasar ialah ia mencoba mengemukakan setiap konsepsi secara urut Menjelaskannya secara teliti sebelum melanjut. Ini adalah pekerjaan yang hampir-hampir tidak mungkin. (konsep apa yang hendak anda pakai untuk menjelaskan konsep pertama ?). Itulah yang membuat bagian-bagian awal Das Kapital amat abstrak. Dibagian paling awal Bab I, Marx sudah mulai mempersoalkan “nilai didalam pertukaran” tanpa sesuatu tegangan dari proses pertukaran yang sebenarnya. Bab II, pertukaran didahulukan. Baru sesudah itu ihwal uang. Sejumlah konsep yang dijelaskan dibagian awal, tidak penuh dapat dipahami guna digunakan pada bagian-bagian yang belakangan. Barangkali terlebih pada pembacaan pertama terhadap bab-bab awal ini dibaca sekilas dan kemudian kembali lagi membacanya.

Bab I.

Komoditi.

Seksi I.

Dua faktor komoditi: nilai pakai dan nilai

Sebuah sistim kapitalis punya dua wajah. Pertama, ia, suatu sistim produksi komoditi, dimana barang diproduksi dengan dikontrol oleh sikapitalis yang mempekerjakan para pekerja. Marx hanya mengupas aspek pertama pada tahap awal bahasanya. Hal pekerja dan sang kapitalis ini baru terdapat dibeberapa bab kemudian.Uang, juga ditempatkan dilatar belakang pada mulanya. Takaran ditampilkan seakan-akan suatu barang ditukarkan secara langsung dengan barang lainnya.

Sebuah komiditi dijelaskan sebagai suatu yang dipertukan dengan atau komoditi lainnya. Semua komoditi punya nilai-pakai, yang memenuhi sejumlah keinginan dan kebutuhan, langsung atau tidak. Sipat kebutuhan itu, pada tahap ini belum relevan dibahas. Disini tidak dipersoalkan penilaian yang bersipat moral. Senjata misalnya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang perang dan maka itu mengandung nilai-nilai dan seterusnya.

Perbedaan antar nilai-pakai dan nilai tukar adalah serangkaian perbedaan yang pertama-tama di kaji marx dengan teliti dalam Das kapital ; perbedaan dari aspek-aspek kehidupan manusia yang berlaku umum bagi semua bentuk masyarakat dan perbedaan-perbedaan yang spesifik bagi jenis masyarakat tertentu. Semua masyrakat, penghasil, nilai pakai tertentu yang lainnya, karena manusia butuh makanan, tempat bernaung dan sebagainya.yang harus dipenuhi. Lembaga pertukaran karenanya hanya terdapat pada sejumlah masyarakat dimana komoditi dihasilkan. Tanpa pewrtukaran, tentu tak ada nilai tukar. Semua komoditi mestilah mengandung nilai pakai. Ada banyak barang punya nilai pakai, namun tidak dapat ditukarkan dengan barang lain. Karenanya ia bukan komiditi.

Pertukaran menciptakan hubungan kwantitatif dengan berbagai hubungan komiditi. X unit suatu komiditi dapat ditukarkan dengan y unit komoditi lainnya. Untuk memungkinkan adanya perbandingan kwantitatif mengenai hal ini, Marx menegaskan bahwa kedua komoditi ini mestilah mengandung sejumlah subtansi yang sama bukan merupakan suatu (property) yang bersipat fisik, seperti berat, sebab sesuatu yang bersipat fisik bersangkut paut dengan nilai-pakai komoditi, maka subtansi yang sama dari produk itu adalah hanya produk dari kerja-kerja adalah subtansi dari nilai, seharusnya dibenarkan oleh bagaimana ia dipergunakan marx didalam sistimnya secara keseluruhan.(I)

Berikutnya marx membahas betapa pentingnya nilai itu. Seberapa banyak nilai yang dimiliki oleh suatu komoditi ? katanya, nilai suatu komoditi tergantung pada banyaknya jumlah kerja sosial yang diperlukan yang tercakup oleh komoditi itu. Dan itu adalah lama kerja yang diminta untuk memproduksi komoditi itu, di dalam syarat-syarat kerja yang normal untuk menghasilkannya dan dengan taraf rata-rata keterampilan serta intensitas yang lazim masa itu` (hal nilai sesuatu barang tertentu tidak tergantung pada seberapa waktu kerja dibutuhkan dan berada pada barang tersebut, tetapi tergantung pada lamanya waktu kerja yang secara sosial dibutuhkan nilai itu, dan bersipat soaial, bukan induvidual. Pekerja yang lamban menghasilkan kurang dari pekerja yang cepat..` nilai` adalah istilah yang sepenuhnya bersipat tehnis, tanpa kandungan etika apapun. Manakala sebuah bom dan sebuah lukisan di produksi dengan jumlah kerja sosial yang sama, maka kedua barang itu akan bernilai sama. Disini tidak ada penegasan bahwa kedua barang itu secara moral sama-sama tidak dikehendaki. Marx, tidak secara kebetulan menerangkan bagaimana nilai sesuatu komiditi yang diproduksi bersama-sama dengan komoditi lainnya seperti wol dengan daging domba yang diproduksi melalaui memebesarkan domba. Seberapa banyak kerja yang akan diperuntukkan bagi menghasilkan wol dan seberapa pula untuk dagingn domba ?.

Seksi II

WATAK RANGKAP KERJA YANG DIKANDUNG KOMODITI

Beda antara nilai pakai dan nilai tukar kini dapat dilihat melalui perbedaan antara dua aspek kerja: kerja berguna dan kerja abstrak..kerja berguna adalah kerja yang menghasilkan nilai pakai. Itu adalah keharusan alamiah yang abadi yang ditimpakan pada semua masyarakat (hal-42-43). Sebegitu banyak ragam nilai-pakai yang dihasilkan, sebegitu banyak pula ragam kerja berguna dilibatkan untuk memproduksi barang-barang itu. Didalam masyarakat penghasil komoditi terdapat pembagian kerja yang rumit diantara orang-orang yang melakukan bermacam-macam pekerjaan yang saling mempertukarkan produk mereka. Tanpa pembagian kerja tidak akan ada produksi atau pertukaran komiditi. Karena satu-satunya titik pertukaran adalah memperdagangkan satu komiditi dengan komoditi lainnya, maka kerja berguna dapat, pada dasarnya berlangsung lestari tanpa sesuatu pembagian kerja (robinson crusoe with no man Friday).

Dan pembagian kerja dapat terjadi dan ada tanpa mempertukarkan produksi dipasar (didalam masyarakat yang hanya mencukupi kebutuhannya sendiri, misalnya) ada sebuah ungkapan marx mengenai ` pembagian kerja sosial` yaitu: pembagian kerja sosial antara produsen yang merdeka. Mereka menjual produksi mereka dikalangan mereka sendiri sebagai hal yang ditentang mereka sendiri., sepertinya ia berlaku dikalangan keluarga,, pabrik atau suku primitif. Dan marx juga menunjukkan bahwa alam sebagaimana juga tenaga kerja haruslah ada untuk memproduksi nilai pakai. Dan tidak ada kesan yang mengatakan bahwa tenaga kerja adalah sumber daya yang tidak berbantuan bagi kesejahteraan Dalam arti nilai pakai seumumnya.

Bagaimanapun, didalam masyarakat penghasil komoditi, berbagai bentuk kerja berguna mempunyai kesamaan-kesamaan sehingga mereka menghasilkan nilai tukar. Sepanjang tenaga kerja itu menghasilkan nilai, ia dinamakan kerja abstrak, ` biaya dari otak, syaraf, dan otot-otot…. Kerja manusia seumumunyan`, tidak soal nilai pakai apa yang dihasilkannya. (ia harus menghasilkan nilai pakai apa saja, karena komoditi tidak akan punya nilai-tukar tanpa adanya nilai pakai)

Kerja trampil atau ahli adalah sebuah masalah. Marx membantah bahwa kerja ahli dapat dihitung sebagai berlipat kali kerja sederhana, sehingga kerja ahli dapat dihitung sebagai dua kali kerja sederhana, suatu kerja abstrak.masalah kunci disini adalah apakah yang menentukan maka sejumlah jam kerja sederhana, sama dengan jam kerja trampil atau jam kerja ahli. Marx lalu menegaskan bahwa penyamaan bukanlah masalah. Karena ia selalu ia begitu, `melalui suatu proses sosial yang berlangsung dibelakang panggung atau produsen` (hal. 44) lewat pertukaran barang hasil kerja trampil dan tidak. (upah disini, sudah tentu belum menjadi persoalan). Alasan atau sebab-sebabnya merupakansebuah lingkaran (nilai ditentukan oleh isi atau jumlah tenaga kerja, sedangkan ekwipalen jumlah kerja, dihitung dari pemantauan nilai tukar). Pandangan ini telah pernah menjadi sasaran kritik. 3)

Nilai dari suatu komiditi tidaklah tetap untuk sepanjang waktu atau inheren dengan dengan ada didalam komoditi itu sendiri. Manakala produktivitas kerja meningkat, untuk memproduksi sesuatu pobyek, maka kerja yang ia butuhkan menjadi berkurang. Karena itu, nilainya jatuh. Dengan kata lain, nilai yang diciptakan oleh sesuatu jam dari rata-rata kerja, adalah selalu sama, walaupun jumlah nilai yang dihasilkan pada jam itu dapat berubah

Konsepsi nilai yang digelar disini tidak begitu jelas. Apakah sungguh nyata (dalam sejumlah arti) apa yang diutarakan marx sebagai penemuannya itu? Ataukah ia telah menyimpang dengan cermat, kebanding para pendahulunya ? ataukah ia sebagai konsepsi (yang ia temukan dan jelaskan) untuk menjelaskan dan menganalisa kapitalisme ? kita dapat membaca teks bukunya dengan salah satu cara.

Didalam setiap masalah, marx tidak menegaskan bahwa barang, sesungguhnya dipertukarkan dalam ratio yang berimbang, sesuai dengan nilai-nilainya yang relatip. Jika, katakanlah, segantung gandum dan sebuah mantel berisi sejumlah kerja sosial yang diperlukan, sama adanya. Karena itu, maka ia tidak dipertukarkan satu lawan satu didalam prakteknya. Didalam bagian-bagian teoritis dari dua jilid pertama, marx secara tersendiri menganggap bahwa harga adalah berimbang dengan nilainya. Dan sebagai penyederhanaan dan didalam jilid bagian dua, ia menerangkan lebih lanjut bagaimana harga-harga dihubungkan dengan nilai. Didalam dua jilid pertama, hal itu dibahas sesempatnya, bersipat agak tidak formal. Disini marx mempersoalkan masalah penyimpangan dari ratoi harga pasar dari ratio nilai.

Seksi III

BENTUK NILAI ATAU NILAI TUKAR

Berikutnya Marx membicarakan cara nilai itu menyatakan dirinya kedalam nilai-nilai tukar komoditi. Ia mulai dengan ekwivalensi sederhana dua komoditi dan mengmbangkannya sampai pada ungkapan nilai didalam terminologi harga uang. Kesulitan besar dalam membaca bagian ini melihat betapa repotnya itu.Mengapa maka Marx memberi perhatiaan begitu hebat atas masalah ini ? itu mungkin disebabkan ia merasa berkewajiban untuk menguraikan semua prosudurnya secara menyeluruh karena pencariannya bagi `suatu standar yang tak bermacam-macam` dari nilai. Hal, yang sangat diperhatikan para ahli ekonomi saat itu, yang sebahagian besar kini telah dilupakan orang karena sesunggiuhnya masalah itu lebih sederhana dari pada yang dilihat marx dan generasinya.

Dan adalah penting juga untuk mengingat bahwa setiap harga yang benar-benar menyeleweng dari nilainya, akan ditentang disini. Marx selanjutnya terlibat dengan masalah kwalitatif, yang menyangkut masalah nilai-nilai tukar apa dan dengan unit-unit barang apa ia ditakar. Namun ia tidak memperhatikan masalah kwantitatif, yaitu seberapa banyak suatu barang diperdagangkan dibanding lainnya.

Pertama-tama Marx mengabil kesamaan dari nilai dua komoditi (20 yar linen sama dengan satu baju jas). Kemudian ia memperbedakan bentuk relatif dari nilai relatif dari linen dengan yang lainnya, disamping persamaan relatifnya. Disini jas sebagai suatu unit ukuran dari nilai. Barang-barang itu dapat dipertukarkan (satu jas sama dengan 20 yar linen).

Kerja, sebagai subtansi nilai tidak tampil pada kedua barang itu, karena pertukaran adalah selalu menyangkut pertukaran dari suatu komoditi dengan yang lain. Maka itu nilai komoditi dapat diamati dengan istilah-istilah sebagai pencatat hubungannya dengan niali-nilai komoditi lain. Nilai linen pada jas dapat berubah karena nilai linen itu sendiri berubah. Atau karena nilai jas berubah, atau karena kedua-duanya berubah.

Menjelang akhir bahasannya mengenai bentuk elementer nilai adalah bentuk frimitif juga, ketika mana produk kerja tampil secara historis sebagai komoditi (hal 16). Penjelasan marx mengenai ini disusun didalam tatanan yang dibimbing oleh logoikaa dan teori. Tapi dalam hal perkembangan sejaraah, pada beberapa kasusnya (hanya beberapa), ia tampak cenderung untuk melihatnya dalam tatanan yang sama.. Maka itu nilai komoditi dapat diamati dengan istilah-istilah sebagai pencatat hubungannya dengan niali-nilai komoditi lain. Nilai linen pada jas dapat berubah karena nilai linen itu sendiri berubah. Atau karena nilai jas berubah, atau karena kedua-duanya berubah.

Menjelang akhir bahasannya mengenai bentuk elementer nilai adalah bentuk frimitif juga, ketika mana produk kerja tampil secara historis sebagai komoditi (hal 16). Penjelasan marx mengenai ini disusun didalam tatanan yang dibimbing oleh logoikaa dan teori. Tapi dalam hal perkembangan sejarah, pada beberapa kasusnya (hanya beberapa), ia tampak cenderung untuk melihatnya dalam tatanan yang sama.4)

Masalahnya disini ialah bahwa pertukaran pertama-tama sebagai barter dan kadang-kadang saja.

Didalam sisitim produksi komoditi yang telah berkembang, apa saja dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Marx melangkah lebih maju melalui bentuk relatif dari nilai yang dikembangkan` menuju bentuk dari nilai` dimana nilai semua komoditi sisa yaitu ` ekwivalensi yang universal `. Pada prakteknya, sejumlah komoditi tertentu secara soial diidentifikasi sebagai ekwivalensi universal dan ia berlaku sebagai uang. Marx menganggap uang itu akan menjadi komoditi dengan sendirinya, karena adanya nialai sebagai hasil kerja. Dizaman Marx, emas berlaku sebagai standar uang dan ia menganggap uang kertas yang tidak dijamin oleh emas, merupakan suatu penyim pangan dari norma. Tetapi dewasa ini, uang sudah tidak bisa mendapat dukungan emas(atau yang lainnya).

PERNYATAAN SIKAP HARI HAM

Desember 15, 2008

Pernyataan Sikap Peringatan Hari Ham Internasional

Negara Wajib Memberi Perlindungan Hak Asasi Manusia di Saat
Krisis Ekonomi Global

Rakyat Bersatu Melawan Kapitalisme dan Fundamentalisme

Tanggal 10 Desember diperingati masyarakat
Internasional sebagai hari Hak Asasi Manusia (Ham) se-dunia. Dalam sejarahnya, Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah piagam  yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 silam. DUHAM telah menjadi kesepakatan
internasional yang diacu untuk mengatur promosi sekaligus proteksi terhadap
martabat kemanusiaan setiap individu.

Kapitalisme Penghalang Utama Penegakan HAM

Persoalan penegakan HAM hari ini bertitik
tolak dari satu kegagalan perlindungan Negara terhadap hak rakyat untuk hidup
layak dan bermartabat. Berbagai rezim di era reformasi gagal memenuhi dan
melindungi hak asasi warganya sebagai akibat dari pilihan model pembangunan
negara yang berwatak kapitalistik . Sistem Kapitalisme mendasari prakteknya
pada prinsip komodifikasi (bisa diperdagangkan) – apapun dihalalkan untuk
dijadikan komoditas mulai dari tenaga kerja buruh yang dirampas nilai lebihnya
oleh kapitalis, hingga pendidikan, air bersih, listrik, dan berbagai
kepentingan public yang diprivatisasi. ,

Kapitalisme juga menempatkan negara-negara
berkembang sebagai sumber bahan mentah yang dikeruk habis dan meninggalkan
persolan lingkungan yang parah: hutan rakyat musnah, limbah tambang dan dampaknya
diwariskan kepada rakyat – seperti dalam tragedy Lapindo. Sementara itu konsumsi
negara maju di bawah sistem kapitalisme telah menempatkan persoalan lingkungan,
seperti dampak perubahan iklim dan yang paling terancam adalah kehidupan rakyat
dunia ketiga yang termiskin.

Kerakusan dan keangkuhan sistem ekonomi
kapitalisme ini telah mengantarkan pada krisis ekonomi global, yang turut
merembet ke Indonesia. Kebangkrutan kapitalisme global jelas mengakibatkan
mayoritas rakyat pekerja rentan kehilangan perlindungan dari kemiskinan dan
kehilangan jaminan sosial. Bukannya melakukan kewajiban Negara untuk menegakkan
HAM terutama di masa krisis, rezim Yudhoyono justru menempatkan  kelas buruh sebagai tumbal. Lahirnya Surat Keputusan
Bersama (SKB)  4 Menteri menyebabkan
jutaan buruh terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ironisnya rezim Yudhoyono berdalih
kebijakan itu dipilih semata-mata untuk kepentingan penyelamatan fundamen
ekonomi nasional. Padahal kebijakan itu dilakukan semata sebagai bentuk
pengabdian negara tehadap kepentingan
kapitalisme global. Sistem kapitalisme telah menyebabkan krisis multi
dimensi akibat over produksi dan lemahnya daya beli kaum buruh. Tragisnya, pada
saat krisis lagi-lagi pemodal mengemis pada negara untuk menolongnya. Terbukti
program Bailout dan Buyback saham BUMN dikeluarkan dengan cepat
untuk menolong pergerakan pasar saham yang rontok, padahal kebijakan ini
menghabiskan trilunan rupiah dan hanyalah menolong pemodal yamg mengalami
kerugian. Kebijakan pemerintah menolong pemodal tersebut dituangkan dalam PERPU
No. 4 Tahun 2008 tentang JPS keuangan, dimana hakikatnya adalah seperti BLBI
tahun 1998.

Mengapa Rakyat Kehilangan Hak Asasi Manusia
di Masa Krisis Kapitalisme?

Indonesia sebenarnya telah memiliki ragam
perangkat hukum dan UU yang secara formal mengatur perlindungan terhadap hak
asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya TAP no XVII/MPR/1998 tentang
HAM, UU No. 39/199 tentang HAM dan UU No 26/ 2000 tentang Peradilan Ham. Bukan
itu saja, sejumlah kovenan (aturan) internasional tentang ham seperti ekonomi,
sosial dan budaya(ekosob) dan sipil politik (sipol) telah diratifikasi. Secara
khusus, bahkan Indonesia telah memiliki lembaga negara yang mengawasi dan
melindungi hak asasi manusia melalui kehadiran lembagai Komisi Hak Asasi
Manusia (Komnas Ham).

Ironisnya hingga kini perwujudan dan
promosi penegakan hak asasi manusia
jalan di tempat kalau tidak mau dibilang gagal. Memang di era
pemerintahan Yudhoyono ada satu kasus yang ‘mengesankan’ negara peduli
terhadap HAM, yaitu kasus pembunuhan aktivis ham Munir. Namun,alih-alih
menuntaskan, penyelesaiaan hukum atas kasus itu malah bertendensi politis. Pasalnya,
kasus yang diduga melibatkan kekuatan konspirasi ini, di reduksi hanya menjadi
kasus personal yang bermotifkan tidak lebih dari sekedar persoalan dendam
pribadi. Sehingga tak heran, muncul anggapan penuntasan kasus kematian aktivis
ham Munir lebih sarat dengan kepentingan ‘pencitraan’ rezim penguasa ketimbang
upaya pemenuhan hak asasi manusia.

Rakyat kehilangan harapan bahwa HAM dapat
ditegakkan karena buktinya hingga kini masih banyak kasus kejahatan kemanusiaan
masa lalu yang nasibnya terkatung-katung. Mulai dari masih pekatnya misteri
dibalik kasus holocaust (pembunuhan massal) dalam peristiwa 1965,
Pembunuhan aktivis buruh Marsinah, kasus 27 Juli, Trisakti, Semanggi, serta
kasus penghilangan orang (aktivis) secara paksa, adalah beberapa rentetan
daftar kasus kejahatan kemanusiaan yang tak tertuntaskan. Belum lagi impunitas
(kekebalan hukum) yang didapatkan para jenderal penjahat ham dalam pengadilan
ham adhoc Timor Leste dan Tanjung Priok adalah bukti lain dari kegagalan
rezim di era reformasi dalam menegakkan hak asasi manusia.  Ketidak pedulian negara terhadap soal
penegakan HAM berimplikasi terhadap terus bermunculannya kasus-kasus
pelanggaran baru di era reformasi. Penembakan petani Alas Tlogo Pasuruan, Jawa
Timur, penggusuran pemukiman rakyat miskin perkotaan serta stigmatisasi
kriminal rakyat miskin perkotaan dalam bungkus razia preman, adalah beberapa
contoh kasus pelanggaran HAM baru di era reformasi.

Ancaman Baru: Fundamentalisme Yang Juga
Memusuhi Hak Asasi Manusia

Di era rezim reformasi ini, pelanggaran
ham, juga muncul dalam sejumlah produk undang-undang dan aturan yang mengakomodir
ilusi fundamentalisme (SARA) dan mengakibatkan diskriminasi. Lihat saja
pengesahan UU Pornografi dan sejumlah peraturan daerah/ desa dikriminatif
(contoh: Perda 8/2205 tentang Pelarangan Pelacuran di Kotamadya Tanggerang ,
Perda 6/2003  Kab. Bulukumba tentang
pandai berbicara Alquran bagi siswa dan calon pengantin, serta Peraturan Desa
no. 5/2006 tentang Pelaksanaan Hukum Cambuk) adalah pruduk aturan yang bersifat
diskriminatif terhadap golongan atau kelompok rentan dan minoritas (perempuan
dan LGBT). Produk undang-undang dan aturan itu dikemas dalam bingkai syariat
agama anti kemaksiatan dan moralitas yang subtansi mengarah pada pembatasan
ruang gerak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tragisnya selain muncul
melalui produk aturan /undang-undang, fundamentalisme juga tindakan fisik.
Kasus tragedi penyerbuan aktivis Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
(AKBB) dan penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di sejumlah daerah adalah
contohnya. Kasus-kasus itu menunjukkan kegagalan negara dalam mengantisipasi
bangkitnya kekuatan fundamentalisme agama di era reformasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan,
sistem kapitalistime yang tetap dipertahankan
di era reformasi ini menjadi akar dari persoalan gagalnya negara
memenuhi dan memproteksi hak asasi rakyatnya. Sistem  kapitalisme juga justru memicu lahirnya
fundamentalisme agama yang menjadi kekuatan baru yang justru mengancam keberagaman:
salah satu nilai terpenting dalam hak asasi manusia: Bangsa Indonesia
memerlukan suatu pegangan bersama tentang penegakan HAM buat rakyat di masa
krisis, yang meliputi terlaksananya sepenuhnya Hak Ekonomi Sosial Budaya dan
Sipil Politik yang tak akan terlaksana bila masih berkuasanya Kapitalisme dan
merajalelanya Fundamentalisme yang diskriminatif. Sebagai jalan keluar, kami
menawarkan sosialisme sebagai gagasan dalam sistem baru Negara dan kehidupan
sosial. Sebagai langkah mendesak penegakan HAM dalam kerangka sosialisme
termaktub dalam tuntutan kami sebagai berikut:

1.
Hak
atas pekerjaan – tolak PHK massal, cabut SKB dan tetapkan upah layak nasional,
perlindungan terhadap buruh migrant dan tolak union busting

2.
Hak
atas perumahan layak untuk rakyat miskin – Stop Penggusuran

3.
Laksanakan
reforma agrarian – sediakan sarana produksi untuk petani dan nelayan

4.
Hak
atas pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan mencerdaskan

5.
Hak
atas kesehatan gratis – obat dan pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin

6.
Tuntaskan
kasus pelanggaran HAM dan penuhi hak korban – adili jendral pelanggar HAM

7.
Hak
atas kebebasan beragama dan berkeyakinan – boycott UU Pornografi dan perda
diskriminatif

8.
Tegakan
keadilan ekologi

9.
Stop
diskriminasi terhadap perempuan dan LGBT – Berikan perlindungan terhadap
perempuan, anak dan LGBT

10.
Boikot
pemilu 2009

Kami meyakini sosialisme akan menjadi
alternatif bagi keadilan sosial dalam sebuah negara yang menjunjung
perlindungan dan jaminan harkat dan martabat kemanusiaan.

Jakarta 10 Desember
2008

Komite Bersama
Peringatan Hari Ham Internasional 10 Desember 2008

HARI Hak Asasi Manusia 10 desember. refleksi dan reportase aksi 2008.

Desember 15, 2008

10 desember rakyat indonesia dan masyarakat internasional merayakan hari Hak Asasi Manusia (HAM), perhelatan HAM sedunia ini juga dirayakan di indonesia tepatnya di jakarta, dan juga di beberapa daerah di indonesia.

hari Hak Asasi Manusia ini dilakukan oleh Perhimpunan Rakyat Pekerja, KASBI, KSN, SP PLN, dari LGBT, organisasi perempuan, dll. dimana tema aksi kali ini adalah menyoal tentang “kapitalisme sebagai sumber pelanggaran HAM dan sosialisme sebagai jalan keluarnya, tolak fundamentalisme dan militerisme dan bangun kekuatan persatuan rakyat”.

aksi kali ini juga melibatkan kaum lesbi, gay, biseksual dan transgender (LBGT) dimana mereka bersepaham bahwa diskriminasi terhadap kaum LBGT merupakan konstruksi sosial dari masyarakat yang dibentuk oleh KAPITALISME.

selain dari kelompok LBGT hadir juga di tengah-tengah massa aksi sektor perempuan yang secara sadar atau tidak sadar tubuhnya menjadi objek exploitasi dari kapitalisme sebagai barang dagangan produk yang dikeluarkan untuk keuntungan pemodal, dari kuku kaki perempuan sampai rambutnya merupakan investasi yang tidak ternilai bagi kekayaan kapitalisme dalam mengeruk keuntungan. sehingga mau tidak mau mereka kaum perempuan harus berlawan dalam melawan exploitasi kapitalisme tersebut. bahkan kaum fundamentalisme bukanlah solusi terhadap pembebasan perempuan itu sendiri, ini dikarenakan kaum fundamentalisme malah membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri, dan ini bisa kita lihat dari produk hukum yang dikeluarkan oleh kaum fundamentalisme yaitu Undang-undang anti pornografi dan pornoaksi dan perda2 yang makin mempersempit ruang gerak perempuan.

bahkan bagi perempuan ruang politik itu juga masih dibatasi dengan minimnya ruang bagi perempuan untuk masuk diparlemen tuk memperjuangkan aspirasinya ini dikarenakan partai politik borjuasi kurang menyuarakan aspirasi perempuan di parlemen, ditambah belum terbentuknya wadah politik bersama untuk melawan agenda-agenda kapitalisme.

di aksi ini juga hadir kawan-kawan dari Jaringan Gerakan Mahasiswa, dimana kawan2 mahasiswa menyatakan bahwa pendidikan yang mahal dan berorientasi pasar ini di akibatkan oleh sistem kapitalisme yang mencari lahan baru untuk di eksploitasi, dan salah satunya adalah pendidikan. dimana pelayanan sosial tersebut (pendidikan dan kesehatan) merupakan lahan bisnis yang menguntungkan bagi kaum pemodal sehingga mau tidak mau pendidikan menjadi mahal.

selain itu juga kurikulum pendidikan kita lebih berorientasi hanya untuk mengisi skrup-skrup kapitalisme sehingga pikiran setelah lulus dari lembaga pendidikan hanya berorientasi ke dunia kerja, dan lebih cenderung individualis. maka seharusnya pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia dan kurikulum pendidikan layaknya agar bermanfaat bagi rakyat, daripada dari kapitalisme. sehingga pendidikan dibawah kapitalisme merupakan mimpi buruk bagi dunia pendidikan di indonesia.

di aksi tersebut juga hadir dari kaum miskin kota yang terimbas dari sistem kapitalisme, dimana penggusuran demi penggusuran terjadi merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah ketika bersetubuh dengan kaum pemodal. maka mau gak mau kaum miskin lah yang menjadi korban. selain itu juga kaum miskin makin ditindas dengan adanya perda ketertiban umum yang menjadi ancaman bagi kaum miskin untuk mencari penghidupan yang belum pernah dipenuhi oleh pemerintah.

di kalangan buruhpun tidak terlepas dari penindasan tersebut, dimana buruh merupakan anak kandung dari penindasan kapitalisme sehingga mau tidak mau kaum buruh untuk mencapai kesejahteraan dengan upah layak, kesehatan bagi pekerja tidak mungkin terjadi dibawah sistem yang namanya kapitalisme. bahkan yang pasti terjadi adalah upah murah, outsourcing, phk sepihak, jaminan hari tua yang tidak menentu sebagai gambarannya.

persatuan rakyat tuk mewujudkan sosialisme sebagai jalan keluar.

dari penindasan yang menyeluruh dari sistem kapitalisme, dibutuhkan persatuan gerakan rakyat untuk mewujudkan sosialisme, karena dengan sosialisme memprioritaskan rakyat tertindas untuk terbebas dari belenggu kapitalisme, dimana sumberdaya alam akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat banyak, pendidikan dan kesehatan akan menjadi hal yang utama, kepastian kerja akan terjadi dibawah sosialisme, penghancuran diskriminasi perempuan, kaum minoritas, lgbt. maka dari itu persatuan harus segera di bangun dikalangan gerakan rakyat.

perempuan dalam perjuangan sejarah

Desember 10, 2008

Peran Perempuan dalam Perjuangan Sejarah Cetak E-mail
Ditulis Oleh Rizky Hadi*
Wednesday, 12 March 2008
hari_perempuan_internasional.jpgSejarah hari perempuan internasional sejatinya tidak dapat terlepas dari peran perempuan dalam memperoleh hak-haknya yang selama ini direnggut oleh system kapitalisme, dimana di system kapitalisme tersebut membuat tidak adanya emansipasi, perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan membentuk budaya patriarki. Perjuangan ini secara garis besar menuntut kesetaraan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Perjuangan inipun tidak terlepas dari kondisi objektif yang menindas.

Sejarah perayaan perempuan tidaklah hanya eforia kaum perempuan dalam menuntut haknya dan kesetaraannya. Namun sejarah perempuan merupakan perjuangan kaum perempuan dalam merebut haknya yang dirampas.

Tidak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme, dan tidak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan. Gagasan tentang perayaan hari perempuan berkaitan dengan berkembangnya alat-alat produksi atau industri mengalami pergolakan dalam perkembangannya, sehingga represifitas terhadap buruh-buruh tidak terkecuali buruh perempuan, sering kali muncul. Dan ide-ide sosialis melatar belakangi sejarah pergerakan perempuan internasional tersebut.

Bermula pada demonstrasi tanggal 8 Maret 1857 oleh para buruh garment perempuan di New york, Amerika Serikat. Dimana mereka menentang kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah yang rendah. tidak adanya hak cuti haid, dan melahirkan. Aksi tersebut berakhir dengan penyerangan polisi untuk membubarkan demonstran. Dan selang 2 tahun kemudian, dibulan maret para perempuan mendirikan serikat buruh sebagai upaya melindungi diri dan memperjuangkan beberapa hak dasar di tempat kerja.

Di tahun 1907, diadakannya permusyawaratan perempuan sosialis internasional yang pertama. Dimana gagasan tentang kesetaraan perempuan disegala bidang menjadi tema pokok dalam pertemuan itu.

Peringatan hari perempuan pertama kali di gagas oleh gerakan perempuan sosialis amerika serikat bersamaan dengan deklarasi Partai Sosialis AS, pada 28 Februari 1908, dengan demonstrasi besar-besaran menuntut hak pilih, hak berpolitik, dan hak ekonomi bagi perempuan. Dan tanggal 8 Maret 1908, sebanyak 15 ribu perempuan turun sepanjang kota new york dengan tuntutan diberlakukannya jam kerja yang lebih pendek, menuntut hak memilih dalam pemilu, dan menghentikan adanya pekerja di bawah umur. Dengan slogan “roti dan bunga” sebagai perlambangjaminan ekonomi, dan kesejahteraan hidup. Hingga Partai Sosialis AS mencanangkan hari minggu terakhir pada bulan februari untuk memperingati hari perempuan nasional.

Adalah Clara Zetkin, seorang aktivis hak-hak buruh perempuan dari anggota Partai Demokrat Sosialis Jerman, ialah orang yang memprakarsai hari perempuan Internasional. Dengan pidatonya pada Kongres Permusyawaratan Perempuan Sosialis Internasional kedua yang diikuti Partai Sosialis dari berbagai Negara. Dan pada tahun 1910 ia mengeluarkan resolusi untuk memproklamasikan 8 Maret sebagai hari perempuan internasional, dengan latar belakang demonstrasi tanggal 8 Maret 1908 di New York. Usul tersebut disambut hangat oleh 100 orang wakil-wakil organisasi perempuan dari 17 negara yang hadir. Dan untuk pertama kalinya hari perempuan internasional dirayakan di Negara-negara industri, seperti Jerman, Austria, Denmark, Finlandia, Swiss, dan AS, pada tahun 1911.

Penindasan terhadap buruh perempuan kerap kali berlangsung, dan tragedi pada tanggal 25 Maret 1911 menjadi gambaran tentang kondisi perempuan di tempat kerja. Kebakaran di New York yang mengakibatkan 140 buruh perempuan tewas, ini diakibatkan rendahnya jaminan keamanan. Tragedi ini berdampak besar terhadap direvisinya Undang-undang yang memberikan jaminan keamanan

Tahun 1914, di Jerman banyak pergolakan perempuan dalam menentang ancaman Perang Dunia 1, hingga berujung pada penangkapan tokoh perempuan yaitu Rosa Luxemburg. Kematian 2 juta tentara Rusia dalam peperangan, maka perempuan kembali melakukan aksi politik dengan melakukan mogok menuntut “roti dan perdamaian”. dalam aksinya perempuan tetap konsisten dalam memperjuangkan aspirasinya, walaupun para politisi menentang aksi tersebut.

Peran pekerja perempuan dalam menuntut haknya juga dilakukan pada tanggal 8 Maret 1917 di Russia, dibawah pimpinan Alexandra Kollontai, seorang feminis merah, dan buruh di pabrik. Adapun tuntutannya tentang perbaikan nasib dan tuntutan hak pilih bagi perempuan. Pemogokan yang dilakukan pekerja perempuan ini menyulut api perlawanan, sebab diikuti oleh kaum buruh dari pabrik-pabrik lainnya.

Tidak ada perjuangan yang sia-sia, kaum pekerja perempuan menuai hasil dari aksi politik yang ia lakukan di Rusia. selang empat hari kemudian, Tsar turun dari kursi kekuasaan dan pemerintahan sementara mengabulkan tuntutan hak pilih bagi perempuan. turunnya Tsar itu bertepatan dengan tanggal 8 Maret tahun 1917.

Pergolakan perlawanan perempuan semakin marak di belahan dunia, dan perlawanan itu tidak akan pernah berakhir sebelum penindasan kapitalisme masih berlanjut. Pencekalan terhadap memperingati hari perempuan sewaktu masa pemerintahan diktator Soeharto tidak menyurutkan pergolakan masa di saat sekarang.

*Penulis adalah anggota PRP Komite Kota Jakarta Raya dan anggota Jaringan Gerakan Mahasiswa (JGM)
tulisan ini telah ada di prp-indonesia.org