kondisi buruh migran indonesia

BURUH MIGRAN INDONESIA

Mengapa selalu jadi korban ?????

menjadi Buruh Migran (BMI/TKI) bukanlah menjadi pilihan saat ini, tetapi merupakan keterpaksaan akibat sempitnya lapangan pekerjaan, jika ada upahnya tidak layak, hal tersebut menjadi faktor utama bermigrasi keluar negeri. Bermigrasi ke luar negeri dianggap menjanjikan pendapatan yang besar, namun memiliki resiko yang besar pula, antara lain: penipuan, hingga tidak digaji serta pelanggaran HAM. Namun yang harus diingat sumbangan dari BMI untuk republik ini tidak kurang dari $ 3 Milyar tiap tahunnya, dengan alasan tersebut di atas maka buruh migran wajib dilindungi.

Buruh Migran Dijadikan Barang Dagangan

Sebagian besar Buruh Migran berasal dari pedesaan yang miskin yang mendorng untuk bermigrasi ke luar negeri di sisi lain para Calo/Sponsor/Tekong memanfaatkan buruh migran untuk mencari keuntungan yang didapatkan dari: biaya pengurusan dokumen dari Buruh migrant dan komisi calo dari PJTKI, PJTKI memperoleh keuntungan dari calon majikan tidak kurang dari $ 1000 setiap orangnya. Artinya, menempatkan Buruh migrant itu sebagai barang dagangan yang bisa diperjual-belikan. Pemerintah dan negara menempatkan buruh migran sebagai sapi perahan yang terbukti pengurusan dokument, biaya asuransi dan pengutan lainnya yang mahal dengan tujuan mendapatkan pajak/levy dan penghasilan negara dari pengiriman uang buruh migran di luar negeri (Remetence) yang dikirim melalui Bank dan badan hukum lainya yang tidak kurang dari $ 3 Milyar tiap tahunnya, serta pungutan liar yang tidak terhitung jumlahnya. Keuntungan dan pendapatan baik orang maupun negara tidak sebanding dengan perlindungan yang didapatkan Buruh Migran Indonesia terbukti Intrument internasional seperti Konvensi PBB No. 100 Tahun 1990 yang belum dirativikasi dan undang-undang serta peraturan yang tidak melindungi ditambah lagi prilaku aparat pemerintah dan swasta menjadikan buruh migran sebagai golongan yang tidak perlu dilindungi.

PAP & Kontrak Kerja sebelum berangkat ke Luar Negeri

Negeri ini tidak mensyaratkan standarisasi pendidikan formal bagi buruh migran Indonesia, namun sebelum keberangkatan ke luar negeri calon Buruh Migran Indonesia harus mengikuti uji kopetensi kerja yang bermuasa pada Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Namun kenyataanya masa penampungan yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan keahlian calon pencari kerja ke luar negeri tersebut yang selanjutnya dilakukan kerjasama penempatan antara majikan dan calon buruh migran yang difasilitasi oleh PJTKI. Dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dalam bidang penempatan, namun nyatanya masa penampungan dijadikan oleh PJTKI sebagai sarana pemerasan serta perlakukan yang tidak manusia. Maka dapat dikatakan bahwa penampungan adalah sebagai sarana membunuh mental agar tidak dapat melawan dan siap dijadikan budak pencari devisa saja. Hal tersebut dapat diukur dalam membuat kontrak kerja calon buruh migran tidak bisa melakukan kontrak kerja dengan bebas dan penuh dengan pemaksaan yang akhirnya menunjukan hubungan kerja yang dialami Buruh Migran Indonesia tidak jelas yang bermakna lurus dengan “PERBUDAKAN”.

Pemerintah Tidak Lindungi “Penyumbang Devisa”

Seharusnya menjadi layak setiap orang mendapat perlindungan dari negara dimana buruh migran sebagai penyumbang devisa dan penghasil remitence terbesar negeri ini selayaknya wajib dilindungi. Karena di tengah tidak adanya lapangan pekerjaan di dalam negeri buruh migran dapat bekerja dan menyumbangkan kepada negara ini, tidak adanya sistim perlindungan optimal kepada “pahlawan devisa”. Hal itu dapat diukur dari banyaknya cerita tragis dan derita sedih yang dialami mereka, dari sebelum merencanakan keberangkatan; pemerintah tidak menyediakan informasi lowongan pekerjaan di luar negeri dan masih simpang siurnya kesempatan di luar negeri. Hal tersebut berpotensi para pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan terhadap pencari kerja yang tidak mendapatkan kesejahteraan di dalam negeri. Pemerintah bukannya menyediakan sistem perlindungan tapi melalui Depnakertrans malah mendorong dan menjamurnya Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai bukti bahwa negara menganut sistim privatisati terhadap pelayanan publik yang telah menjadi kewajibannya mendorong dan memaksa warganya bermigrasi ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan pajak/levy.

Dengan banyaknya PPTKIS/PJTKI sebagai pelaksana penempatan yang berorientasi pada “Pasar” menjadikan buruh migran sebagai objek sapi perahan, dari sinilah dimulai kejahatan dan pelangaran terhadap Buruh Migran Indonesia antara lain: calon BMI/TKI dijadikan stok penyediaan manusia, penipuan, pemalsuan dokumen, perekrutan anak di bawah umur dipaksa menandatangi kontrak kerja, dll. Kemudian selama bekerja kelanjutan penderitaan terus dialami buruh migran Indonesia seperti mendapat prilaku tidak manusiawi, kekesan fisik dan pysikologi, tidak digaji atau digaji di bawah gaji standart di negara tujuan, pemerkosaan dilakukan majikan, penyekapan, bekerja tanpa perpanjangan kontrak kerja dll. Selanjutnya setelah kepulangan dari luar negeri bukan penghargaan yang diberikan kepada mereka tapi perjanjangan penderataan disedikan negara; pemerasan Terminal III maupun di bandara lainnya, pelabuhan Tanjung Priuk dan di pelabuhan laut lainya di negeri ini, memperumit buruh migran dalam menuntut haknya dengan pemenuhan syarat-sayarat yang memberatkan buruh migran. Tapi lain halnya jika Buruh Migran Indonesia mendapatkan masalah buruh migran kita lebih banyak mengadukan kasusnya ke shelter organisasi buruh migran daripada keluar negeri yang menunjukan bahwa selam ini keberpihakan apatur kita di luar negeri lebih mengutamakan kepentingan majikan dari pada kepentingan Rakyat Indonesia.

Peran Pemegang Mandat UU No. 39/2004

“DEPNAKERTRAS & BNP2TKI”: Penjahat Kemanusiaan!

Undang–undang No. 39 Tahun 2004 menempatkan pelaksana regulasi penempatan diberikan kepada DEPNAKERTRANS seperti pemberi izin terhadap PPTKIS/PJTKI baru dan pengawasannya, penetapan biaya proses penempatan (Agency fee) yang memberatkan calon BMI/TKI yang membuat calon buruh migran terjebak pada jeratan hutang. Kemudian berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) direncanakan sebagai lembaga pengarah kebijakan dan penanganan kasus TKI/BMI tidak dapat diharapkan sebagaimana seharusnya hal itu terbukti belum adanya peningkatan pelayanan dan perlindungan bahkan yang tampak lembaga ini didorong bagaimana promosi negara kepada negara maju yang menyediakan upah murah. Yang lebih naif, tumpang tindih kepentingan antara Depnakertrans dan BNP2TKI yang selayaknya membangun kemitraan strategis untuk melayani publik, pergantian orang/lembaga kerap tidak merubah arah kebijakan penempatan dan kesejahteraan rakyat. Malah kedua lembaga berkompotisi untuk memperbudak pahlawan devisa dan cenderung membela kepentingan PPTKIS/PJTKI. Bahkan terkesan membela majikan, agency bukan pada TKI/BMI. Kasus-kasus buruh migran tetap saja akan terus terjadi selama negara tidak berkomitment membela rakyatnya, kejahatan terhadap buruh migran akan terus berlanjut selama tidak ada tindakan tegas pada pelakunya karena kejahatan akan terjadi berulang-ulang. Maka hukum harus benar-benar ditegakkan, dan rakyat akan terus menuntut haknya.

Hari Buruh Migran Sedunia (Migran Day)

Hari Buruh migran sedunia ini adalah hari besar yang diperingati oleh setiap buruh migran sedunia dan mulai disyahkannya setelah konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya pada tanggal 18 Desember Tahun 1990 oleh PBB.

Informasi ini diterbitkan bersama oleh:

PRP Jakarta, ABM, SBMI, KASBI, LBH MIGRAN – IWORK,

SPI Pusat, SNI Pusat, SMS.

SEKRETARIAT

(SBMI) Jl. Cipinang Kebembem No.10 Rt/Rw 05/07,

Kel Cipnang, Pulo Gadung Jakarta Timur

Tlp / Fax : 021-475 6113

Email : sbmi pusat@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: